Demokrasi Untuk Burma

AIPMC Desak Presiden Pro Aktif Bebaskan Suu Kyi

2009-05-19T12:05:00.000+07:00

Jakarta ( Berita Sore ) : Sejumlah anggota DPR RI yang tergabung dalam Asean Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) mendesak Presiden Yudhoyono proaktif mengambil tindakan untuk pembebasan simbol demokrasi Aung San Suu Kyi dari ancaman hukuman penjara oleh junta militer Myanmar.

Kepada pers di ruang wartawan DPR di Jakarta, Jumat [15/05] , Wakil Ketua Komisi I DPR Sidarto Danusubroto dan anggota FPG DPR Marzuki Darusman mengatakan, AIPMC telah berkirim surat kepada Presiden RI hari ini agar Indonesia mencari informasi yang lengkap tentang penahanan Suu Kyi di Myanmar, belum lama ini.

Suu Kyi telah ditangkap dan ditahan di penjara Insien Rangoon, Myanmar pada Kamis (14/5) dengan tuduhan menerima warga asing tanpa ijin di kediamannya. Di Myanmar, hal tesebut melanggar pasal 22 UU Pertahanan Negara, yakni warga Myanmar dilarang menampung warga asing tanpa izin.

Selama ini, Suu Kyi juga telah menjalani masa tahanan rumah selama 13 tahun terakhir.
Menurut Sidarto, tekanan-tekanan anggota parlemen di kawasan ASEAN itu diperlukan agar pemerintah Myanmar segera menegakkan demokrasi di negaranya.

Tidak hanya Suu Kyi, kata Sidharto, Indonesia menghendaki agar seluruh tahanan politik di Myanmar dibebaskan untuk selanjutnya dilakukan rehabilitasi dan rekonsiliasi sebelum mencari solusi-solusi damai atas persoalan di Myanmar itu.
Marzuki Darusman menegaskan, Indonesia harus menunjukkan kepemimpinannnya di ASEAN dengan tidak boleh membiarkan upaya-upaya represif terhadap demokrasi berkembang di negara-negara kawasan.

“Sebagai anggota parlemen Indonesia, kami ingin membantu terjadinya rekonsiliasi antara junta militer, pihak oposisi dan kelompok etnis di Myanmar,” ujarnya.
Sementara itu, anggota AIPMC lainnya Eva Sundari (PDIP) mengatakan bahwa selama ini ASEAN telallu lunak bersikap terhadap Myanmar.“Padahal AS maupun Uni Eropa sudah melakukan langak-langkah yang lebih jauh lagi terhadap Myanmar itu. Jadi ASEAN harus bersikap lebih tegas lagi dari AS maupun Uni Eropa,” ujarnya.

Eva juga mengatakan, penangkapan terhadap Suu Kyi oleh junta militer tersebut sangat mengkhawatirkan karena saat ini Suu Kyi tengah berada dalam kondisi kesehatan yang menurun. Ia dilaporkan menderita tekanan darah rendah dan mengalami dehidrasi.
( ant )

DPR Desak Pemerintah Respons Penahanan Suu Kyi

2009-05-19T12:03:00.000+07:00

JAKARTA (Suara Karya): Lebih dari 50 orang anggota DPR yang tergabung dalam Asian Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC), Jumat (15/5), mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil tindakan guna merespons penahanan tokoh oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi, yang dilakukan junta militer Myanmar.

"Kami meminta Presiden Republik Indonesia melakukan tindakan yang dapat mencegah pelanggaran keadilan yang lebih jauh terhadap Suu Kyi," kata anggota Fraksi Partai Golkar yang menjadi juru bicara AIPMC MArzuki Darusman, di Gedung Parlemen, Senayan.
Di antara para tokoh yang mendukung peran Indonesia dalam perjuangan kebebasan Myanmar tersebut adalah Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga dari Fraksi Golkar, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Syaifuddin, Fachri Hamzah dan Soeripto dari FPKS, Alvin Lie dari FPAN, Ganjar Pranowo, Eva Sundari, dan Gayus Lumbuun dari FPDIP.

Marzuki mengatakan, AIPMC juga mendesak Presiden SBY berkomunikasi dengan para pimpinan senior militer Myanmar serta membujuk mereka untuk membatalkan tuduhan terhadap Suu Kyi. AIPMC juga meminta Yudhoyono sebagai pemimpin dari negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, untuk bernegosiasi guna memperjuangkan pembebasan Suu Kyi.

Suu Kyi dijatuhi hukuman lagi selama tiga sampai lima tahun penjara atas tuduhan pelanggaran masa tahanan rumah. Hal itu merupakan buntut dari penyusupan seorang pria asal Amerika Serikat ke rumah tahanan Suu Kyi. Pria itu kemudian memaksa menginap di rumah Suu Kyi selama semalam. Masalah muncul, karena berdasarkan pasal 22 dari Undang Undang Pertahanan Negara di Myanmar, rakyat Myanmar dilarang menampung warga asing tanpa izin terlebih dahulu.

Suu Kyi melalui pengacara menegaskan, bahwa dia tidak mengundang warga negara Amerika Serikat itu. Suu Kyi juga mengatakan, dirinya hanya korban dari kasus itu.
Aung San Suu Kyi sendiri sebelumnya telah menjalani masa tahanan rumah selama 13 tahun. Masa penahanannya seharusnya berakhir bulan ini. Namun, dengan menyeruaknya insiden ini, pemerintahan junta militer Myanmar kembali memperpanjang masa tahanan terhadap pemimpin partai oposisi Myanmar itu.

Keputusan junta militer itu, mendapat reaksi keras dari dunia internasional. Para jenderal militer Myanmar dicurigai mencari-cari tuduhan agar Suu Kyi tidak dapat bebas dari tahanan. (Rully)

AIPMC Desak ASEAN Perhatikan Kesehatan Suu Kyi

2009-05-19T11:39:00.000+07:00

Berita Sore: Anggota parlemen yang tergabung dalam “ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Causus (AIPMC)” mendesak pemimpin negara ASEAN untuk memperhatikan kesehatan Aung San Suu Kyi.

Pernyataan ini di keluarkan oleh AIPMC melalui siaran persnya, yang mengkhawatirkan menurunnya kondisi kesehatan pemimpin demokrasi Myanmar itu setelah menjalani masa tahanan rumah selama enam tahun terus-menerus.

Berdasarkan laporan yang diterima AIPMC, kondisi kesehatan Suu Kyi sudah membaik belakangan ini setelah sebelumnya dikabarkan menderita tekanan darah rendah, dehidrasi dan kesulitan makan.

AIPMC berulang kali meminta perhatian kesehatan untuk Suu Kyi agar pemimpin negara-negara ASEAN seharusnya bertindak segera untuk menunjukan ketidaksetujuan atas tindakan kesehatan junta militer.

Semasa kesehatan Suu Kyi menurun, diberitahukan bahwa dokter pribadi Suu Kyi, Dr.Tin Myo Win juga ditangkap oleh pemerintah dan dilarang untuk bertemu pasiennya.
AIPMC kemudian juga mengkhawatirkan keselamatan dan dan keamanan kepala dokter serta dampaknya bagi kesehatan Suu Kyi, kemudian meminta Junta militer untuk memperbolehkan Suu Kyi dirawat oleh dokter pribadinya.

AIPMC kemudian juga menegaskan ASEAN harus dapat menjamin kesehatan Suu Kyi pada saat ia dibebaskan. Sejauh ini belum ada tanda-tanda perpanjangan masa penahanannya dari masa penahanannya yang akan berakhirpada bulan Mei ini.

Perpanjangan masa tahanan merupakan pelanggaran dari hukum internasional dan tekanan terhadap keadilan, kata AIPMC yang juga mendesak agar junta militer untuk tunduk pada prinsip dasar hak azasi manusia. ( ant )

DPR Desak Yudhoyono Membantu Suu Kyi

2009-05-17T22:30:00.000+07:00

VIVAnews - Lebih dari 50 orang anggota DPR yang tergabung dalam Asian Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) hari ini, Jumat 15 Mei 2009, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil tindakan guna merespon penahanan tokoh oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang dilakukan junta militer Myanmar.

"Kami meminta Presiden Republik Indonesia melakukan tindakan yang dapat mencegah pelanggaran keadilan yang lebih jauh terhadap Suu Kyi," kata Marzuki Darusman, anggota Fraksi Partai Golkar yang menjadi juru bicara AIPMC di gedung Parlemen, Senayan.

Marzuki mengatakan AIPMC juga mendesak Presiden Yudhoyono berkomunikasi dengan para pimpinan senior militer Myanmar serta membujuk mereka untuk membatalkan tuduhan terhadap Suu Kyi.

AIPMC juga meminta Yudhoyono sebagai pemimpin dari negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, untuk bernegosiasi guna memperjuangkan pembebasan Suu Kyi.

Suu Kyi dijatuhi hukuman lagi selama tiga sampai lima tahun penjara atas tuduhan pelanggaran masa tahanan rumah. Hal itu merupakan buntut dari penyusupan seorang pria asal Amerika Serikat ke rumah tahanan Suu Kyi. Pria itu kemudian memaksa menginap di rumah Suu Kyi selama semalam.

Masalah muncul karena berdasarkan pasal 22 dari Undang Undang Pertahanan Negara di Myanmar, rakyat Myanmar dilarang menampung warga asing tanpa izin terlebih dahulu.

Suu Kyi melalui pengacara menegaskan bahwa dia tidak mengundang warga negara Amerika Serikat itu. Suu Kyi juga mengatakan dirinya hanya korban dari kasus itu.

Aung San Suu Kyi sendiri sebelumnya telah menjalani masa tahanan rumah selama 13 tahun. Masa penahanannya seharusnya berakhir bulan ini. Namun, dengan menyeruaknya insiden ini, pemerintahan junta militer Myanmar kembali memperpanjang masa tahanan terhadap pemimpin partai oposisi Myanmar itu.

Keputusan junta militer itu mendapat reaksi keras dari dunia internasional. Para jenderal militer Myanmar dicurigai mencari-cari tuduhan agar Suu Kyi tidak dapat bebas dari tahanan. Ironisnya, keputusan junta tersebut juga melanggar hukum yang berlaku di Myanmar karena berdasarkan UU, pemerintah Myanmar tidak diizinkan untuk memberlakukan tahanan rumah kepada seseorang selama lebih dari lima tahun. Sementara Suu Kyi sudah menjalani tahanan selama 13 tahun.

"Sangat penting bagi Indonesia yang menjadi contoh negara demokrasi di Asia Tenggara, untuk mendukung perjuangan kebebasan di Myanmar," ujar Marzuki.

Sikap anggota DPR ini telah dirumuskan dalam bentuk surat tertulis yang segera disampaikan kepada Presiden Yudhoyono.

Di antara para tokoh yang mendukung peran Indonesia dalam perjuangan kebebasan Myanmar tersebut adalah Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Syaifuddin, Fachri Hamzah dan Soeripto dari FPKS, Alvin Lie dari FPAN, Theo Sambuaga dari Fraksi Golkar, Ganjar Pranowo, Eva Sundari, dan Gayus Lumbuun dari FPDIP.

• VIVAnews

ASEAN harus menjamin pemimpin demokrasi Myanmar dalam kondisi sehat dan bebas.

2009-05-14T12:00:00.000+07:00

ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) sangat khawatir dengan kurangnya pengawasan terhadap kesehatan, bagi Aung San Suu Kyi dari pemerintah junta militer.

AIPMC berulang kali meminta diberikannya perhatian kesehatan yang cukup bagi Aung San Suu Kyi terutama berdasarkan laporan Suu Kyi menderita tekanan darah rendah, dehidrasi dan kesulitan untuk makan.

Anggota Parlemen dari Negara-negara ASEAN meminta dengan tegas pemimpin Negara-negara ASEAN dan misi-misi luar negerinya untuk melakukan usaha-usaha yang menjamin rejim militer tunduk pada prinsip dasar hak asasi manusia seperti yang terdapat dalam Piagam ASEAN.

Walaupun berdasarkan laporan terakhir menunjukkan kesehatan Aung San Suu Kyi membaik, dari kondisi beberapa hari yang lalu, pemimpin Negara-negara ASEAN seharunya bertindak segera untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap tindakan junta militer dalam mengatur pemberian perawatan kesehatan bagi Aung San Suu Kyi.

AIPMC lebih lanjut khawatir dengan laporan dari dokter pribadi Aung San Suu Kyi, Dr. Tin Myo Win, yang ditangkap oleh pemerintah dan dilarang untuk bertemu dengan pasiennya pada waktu yang kritis. AIPMC khawatir terhadap keselamatan dan keamanan dari kepala dokter Aung San Suu Kyi dan dampaknya bagi kesehatannya.

AIPMC meminta junta militer untuk memperbolehkan Aung San Suu Kyi diperiksa dan dirawat oleh dokter pribadinya, Dr. Tin Myo Win secepatnya.

Sebagai tambahan, waktu penahanan Aung San Suu Kyi akan berakhir pada bulan Mei ini. Ia telah menjalani tahanan rumah secara terus menerus selama enam tahun. Pemerintah junta belum menunjukkan tanda-tanda mereka akan memperpanjang masa tahanan. Perpanjangan masa tahanan merupakan pelanggaran dari hukum nasional dan tekanan terhadap keadilan.

AIPMC mendukung semua permintaan dari komunitas internasional untuk membebaskan Aung San Suu Kyi dan meminta agar para pemimpin dunia dan Sekretaris Jendral PBB untuk menggunakan segala cara agar menjamin pemerintah militer junta tidak memperpanjang masa tahanan Aung San Suu Kyi.

Menjamin kebebasannya merupakan hal penting disaat kesehatannya menurun.

Anggota Parlemen Regional kepada Gambari: Setidaknya berikan kesempatan bagi Suu Kyi untuk berbicara didepan publik.

2009-02-02T13:34:00.000+07:00

ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) mendorong Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Prof. Ibrahim Gambari bertemu dengan pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi selama kunjungannya ke Myanmar.

Untuk menjamin agar misi PBB membuahkan hasil yang jelas, agenda Prof. Gambari harus melibatkan pertemuan dengan pemimpin pergerakan demokrasi yang diikuti dengan kesempatan baginya untuk memberikan pernyataan pada publik, setidaknya, bersamaan dengan mediasi bagi pembebasannya.

AIPMC menegaskan bahwa misi PBB hanya akan berhasil jika Aung San Suu Kyi diberikan haknya untuk menyampaikan pandangannya kepada publik mengenai berbagai isu yang terjadi di Myanmar termasuk proses yang dilakukan oleh PBB.

Prof. Gambari juga harus bertemu dan berdiskusi mengenai isu-isu kunci demokrasi dan hak asasi manusia dengan pemimpin senior junta Jendral Than Shwe.

Diantara isu-isu penting yang perlu dibicarakan adalah penahanan bagi tahanan politik, pemberian hukuman penjara dalam waktu yang lama bagi pejuang hak asasi manusia dan perlunya tinjauan konstitusional dengan partisipasi seluruh partai politik, perwakilan kelompok etnis dan organisasi masyarakat sipil yang independen.

Lebih lanjut, Prof. Gambari, harus tegas bahwa semua masukan dan perjanjian PBB dengan militer hanya akan dilakukan ketika Aung San Suu Kyi dan seluruh tahanan politik dibebaskan secepatnya dan reformasi demokrasi dilaksanakan.

Dalam minggu-minggu ini, telah terjadi peningkatan jumlah pendatang dari Myanmar ke Negara-negara ASEAN. Prof. Gambari harus, dalam kunjungan ini, menekankan pada Myanmar dan Negara-negera tetangga untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya dan efektif sesuai dengan konvensi internasional dan prakteknya.

AIPMC menegaskan kembali komitmennya untuk membantu PBB dalam menjamin misi-misinya berjalan dengan efektif dan menekankan pentingnya bagi Myanmar menjalan semua ini dengan sebaik-baiknya.

Anggota Parlemen Regional yang peduli dengan deportasi etnis Rohingya, meminta agar mereka di lindungi dengan layak.

2009-02-02T13:32:00.000+07:00

ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) sangat khawatir dengan keputusan dari pemerintah Thailand untuk medeportasi sekelompok etnis Rohingya ke wilayah yang tidak ketahui lokasinya.

AIPMC juga khawatir dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mendeportasi etnis Rohingya yang terdampar di Aceh ke Myanmar tanpa mengindahkan bahwa mereka akan ditangkap, dan ada kemungkinan, dieksekusi.

AIPMC meminta dengan tegas pemerintah Thailand dan Indonesia untuk memperlakukan manusia perahu dari etnis Rohingya dengan lebih manusiawi dan memberikan perlindungan yang layak. Kedua Negara anggota ASEAN ini diharapkan bekerjasama dengan lembaga Hak Asasi Manusia dan Pengungsi PBB untuk mencari jalan keluar terbaik bagi masalah ini.

Thailand, sebagai ketua ASEAN dan Negara yang berbatasan dengan Myanmar, memiliki kesempatan memimpin ASEAN pada arah yang baru untuk memperbaiki isu regional yang telah lama terjadi yang dipicu oleh tata pemerintahan yang buruk oleh junta militer dan kekacauan ekonomi di Myanmar.

ASEAN harus menekankan perannya dalam krisis keamanan manusia yang disebabkan oleh toleransi yang dilakukan oleh ASEAN selama beberapa dekade terhadap rejim militer junta yang melakukan tindakan kriminal ekonomi, perang melawan rakyat sipil, dan diskriminasi sistematis terhadap agama, etnis dan kelompok politik.

AIPMC merekomendasikan secara tegas agar ASEAN menggunakan kesempatan pertemuan regional, yang akan dilaksanakan bulan ini di Hua Hin, untuk membicarakan masalah migran internasional yang pergi karena rejim militer Myanmar yang represif. ASEAN memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan yang baru dengan mengambil kesempatan ini untuk memperkuat Piagam ASEAN dan membentuk Badan Hak Asasi Manusia ASEAN.

Lebih dari 200 Anggota Parlemen di Asia memohon Sekretaris Jendral PBB untuk mengunjungi Myanmar, menjamin pembebasan seluruh tahanan politik

2008-12-11T10:58:00.000+07:00

Kuala Lumpur, Bangkok, New York; Inilah tonggak pertama dalam sejarah, dimana sekelompok besar anggota Parlemen di Asia telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon memohon pemerintah Myanmar/Burma untuk membebaskan seluruh tahanan politik sebelum tanggal 31 Desember 2008.

Surat tersebut disampaikan setelah 112 mantan Presiden dan Perdana Menteri dari 50 negara mengirim surat pada Sekretaris Jendral PBB, juga untuk memohon agar SekJen PBB mengunjungi Myanmar untuk menjamin dibebaskannya lebih dari 2,100 orang tahanan politik di negara tersebut.

Anggota Parlemen dari Korea, Thailand, Kamboja, Jepang, Malaysia, Filipina, Singapura dan Indonesia bergabung bersama anggota Parlemen dari Asia yang sangat prihatin dengan lambatnya perkembangan hak asasi manusia di Myanmar.

“Penting bagi Sekretaris Jendral Ban Ki-moon untuk mengunjungi Myanmar secara khusus dan terlibat dalam dialog yang serius dengan rejim militer dan menyampaikan kepada mereka permintaan dari para pemimpin dan anggota Parlemen di Asia dan di dunia untuk membebaskan seluruh tahana politik,” ungkap Kraisak Choonhavan, Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus, yang menyelenggarakan petisi ini.

“Penderitaan rakyat Myanmar tidak boleh berlanjut dan dunia tidak boleh duduk diam dan hanya membantu ketika ada bencana alam menimpa,” ia menambahkan, dalam surat yang terspisah untuk SekJen PBB.

Sebanyak 241 anggota Parlemen dari delapan negara-negara Asia secara bersama-sama mengingatkan SekJen PBB bahwa Dewan Keamanan PBB, Sidang Umum dan Dewan Hak Asasi Manusia telah memohon pada rejim militer di Myanmar untuk segera membebaskan seluruh tahanan politik, permintaan yang ditolak oleh junta militer.

Surat 112 mantan Presiden dan mantan Perdana Menteri Pada SekJen PBB Meminta Semua Tahanan Politik Dibebaskan Pada Akhir Tahun ini

2008-12-11T10:19:00.000+07:00

New York dan Washington DC – Pada tanggal 3 Desember, Freedom Now dan Oslo Center for Peace and Human Rights mengeluarkan surat dari 112 mantan Presiden and mantan Perdana Menteri dari lebih 50 negara kepada Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon yang memintanya untuk mengunjungi Burma sebelum akhir tahun ini untuk menjamin agar 2,100 orang tahanan politik dapat dibebaskan. Bulan lalu, lebih dari 215 orang aktivis, anggota National League of Democracy, pekerja badai topan Nargis, wartawan, biksu dan bahkan pengacara mereka dijatuhi hukuman yang berlebihan hingga 68 tahun di penjara.

Inisiatif ini di gagas oleh Yang Mulia Kjell Magne Bondevik, mantan Perdana Menteri Norwegia dan Presiden dari Oslo Center for Peace and Human Rights. “Ini merupakan dukungan yang bersejarah yang dilakukan secara global bagi rakyat Burma, dan saya bangga banyak pihak yang mau terlibat dengan saya dalam isu yang sangat penting,” ungkapnya. “Hari ini kita bersatu meminta PBB untuk mengambil tindakan. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk rekonsiliasi nasional di Burma adalah dengan menyusun tenggat waktu yang tegas untuk membebaskan semua tahanan politik.”

Bersama dengan Yang Mulia Bondevik, Corazon Aquino, Tony Blair, George H.W. Bush, Jimmy Carter, Joaqium Chissano, Jacques Delors, Abdou Diouf, Elbergdorj Tsakhiagiin, Kim Dae-jung, Vincente Fox, Arpad Goncz, Mikhail Gorbachev, Vaclav Havel, John Howard, Lionel Jospin, Junichiro Koizumi, Chandrika Kumaratunga, John Major, Benjamin Mkapa, Brian Mulroney, Romano Prodi, Jose Ramos-Horta, Margaret Thatcher, Alejandro Toledo, Mary Robinson, Lech Walesa dan Adburrahman Wahid.

Surat ini mengingatkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan untuk segera membebaskan semua tahanan politik di Burma. Lebih lanjut, PBB menggunakan pembebasan seluruh tahanan politik sebagai salah satu standar tujuan tahun 2008. Tetapi, perlawanan langsung dari permintaan ini, junta menambah jumlah tahanan politik dari 1, 200 orang menjadi 2,100 orang saat ini.

“ Rakyat Burma berharap agar PBB mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang dibutuhkan untuk menegakkan demokrasi di Negara mereka dan menjawab isu-isu kemanusiaan dan hak asasi manusia yang mereka hadapi,” hal ini disampaikan dalam surat tersebut. Disampaikan juga, agar Ban Ki-moon mendorong Dewan Keamanan untuk mengambil “tindakan kongkrit” dalam mengimplementasikan pernyataan pada tanggal 11 Oktober 2007 jika usaha-usaha yang ada tidak berhasil hingga akhir bulan Desember 2008.

Anggota Parlemen meminta PBB melakukan penyelidikan mengenai hukuman yang berlebihan di Myanmar/Burma

2008-11-14T10:27:00.000+07:00

Para legislator dari Negara-negara ASEAN meminta SekJen PBB dan badan-badan PBB yang berkaitan untuk segera menyelidiki laporan mengenai pemerintah Myanmar yang menjatuhkan hukuman selama 65 tahun bagi aktivis hak asasi manusia.

Anggota parlemen dari Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Kamboja dan Indonesia, yang tergabung dalam ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC), merasa sangat prihatin dengan laporan mengenai hukuman yang diberikan melalui “Sidang Khusus” tertutup di penjara Insein di Yangoon pada tanggal 11 November 2008.

“Ini merupakan hukuman yang sangat kejam. Lebih lanjut pemberian hukuman ini dilakukan tanpa dihadiri oleh pengacara para aktivis. Ini merupakan pelanggaran prinsip keadilan dan tidak mungkin terjadi dimana konvesi internasional yang mendukung hak asasi manusia dan keadilan bagi semua orang telah berlaku,” ungkap Presiden AIPMC Kraisak Choonhavan.

“Fakta bahwa pemerintah militer Myanmar telah meratifikasi Piagam ASEAN juga merupakan bukti yang cukup untuk mempertanyakan legalitas dari hukuman tersebut. Pemimpin regional dan internasional harus melakukan sesuatu,” ia menambahkan.

AIPMC meminta agar komisi-komisi di PBB, Pelapor Khusus mengenai Jaksa dan Pengacara Independen, Pelapor Khusu mengenai Pembela HAM, Pelapor Khusus mengenai Penyiksaan, Pelapor Khusus mengenai Kebebasan Berekspresi, untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut.

“Yang Mulia Ban Ki-moon dalam berbagai kesempatan menyampaikan keprihatinannya mengenai situasi yang terjadi di Myanmar. Dengan harapan yang besar, kami meminta kepada SekJen PBB, utusan khusus PBB, dan berbagai badan yang ada di PBB untuk menyelediki apa yang telah terjadi dan jika laporan tersebut benar, PBB harus melakukan intervensi dan mempertanyakan akuntabilitas dari pemerintah militer yang berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya,” tambah Presiden AIPMC.

Laporan mengindikasikan selain dari 14 orang pro demokrasi dan aktivis hak asasi manusia, yang dijatuhi hukuman selama 65 tahun, seorang penulis blog juga dijatuhi hukuman selama 20 tahun sedang yang lainnya juga menerima hukuman yang beragam.

14 orang kelompok mahasiswa generasi 88 dihukum 65 tahun

2008-11-14T10:01:00.000+07:00

14 anggota kelompok mahasiswa generasi 88 dijatuhi masa tahanan selama 65 tahun bagi masing-masing orang, hal ini disampaikan oleh Assistance Association for Political Prisoner yaitu sebuah lembaga yang membantu para tahanan politik. Anggota yang dijatuhi hukuman tersebut merupakan penggerak kelompok mahasiswa generasi 88, yaitu Mie Mie, Nilar Thein dan suami Jimmy, Min Zayya, Zaw Zaw Min, Than Tin (aka) Kyi Than, Zayya (aka) Kalama, Ant Bwe Kyaw, Kyaw Kyaw Htwe (aka) Marky, Pannate Tun, Thet Zaw, Mar Mar Oo, Sandar Min (aka) Shwe, dan Thet Thet Aung.

Keputusan ini disampaikan kepada para tahanan pada pukul 1:00 siang pada sidang khusus secara tertutup dalam penjara Insein. Anggota keluarga tidak diperbolehkan hadir pada sidang tersebut. Pada sidang lainya di penjara Insein, aktivis perburuhan Su Su New dijatuhi hukuman selama 12 tahun dan 6 bulan.

Laporan Baru Mengungkap Kisah Lain dari Post-Nargis Joint Assessment Report (Ponja)

2008-10-23T14:34:00.000+07:00

(Jakarta, Indonesia) Pada tanggal 16 Oktober 2008 sebuah laporan berjudul “Post Nargis Analysis: The Other Side of the Story” (Analisa Pasca-Nargis: Kisah dari Sisi Lain) diluncurkan oleh sembilan belas organisasi masyarakat sipil Burma. Laporan tersebut mengungkap kasus-kasus hambatan pada bantuan, pelanggaran hak asasi manusia, intimidasi dan korupsi yang terjadi di daerah yang terkena bencana siklon. Laporan Analisa Pasca-Nargis diluncurkan di Jakarta karena Indonesia memegang posisi kunci baik di dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan dalam Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dan merupakan negara tuan rumah dari Sekretariat ASEAN.

“Ketika kami mempelajari laporan Penilaian Bersama Pasca Bencana Nargis (PONJA) yang disiapkan oleh PBB, ASEAN, dan rezim Burma, kami menyadari laporan tersebut telah gagal menggambarkan hambatan terhadap bantuan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh rezim militer di daerah-daerah yang terkena oleh siklon. Jadi, sebagai organisasi masyarakat sipil yang independen, kami merasa butuh untuk menjelaskan kisah pasca-Nargis dari sisi lain dengan mengeluarkan laporan ini” kata Ko Shwe, salah satu dari sumber utama untuk laporan ini dan seorang aktivis lingkungan Karen yang pernah berkunjung ke delta setelah bencana siklon.

Laporan ini menekankan penjelasan dalam laporan PONJA yang memutarbalikkan respon sebenarnya dari rezim militer. Selanjutnya, laporan ini menjelaskan bahwa laporan PONJA mengabaikan referensi terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, intimidasi, dan korupsi yang telah terjadi di daerah yang terkena siklon.

Laporan ini merekomendasikan agar informasi atas distribusi bantuan dan laporan PONJA dapat di akses oleh rakyat Burma dalam bahasa setempat, dan perlu adanya suatu sistem independen untuk mengawasi dan mengevaluasi distribusi bantuan agar dapat dipastikan bahwa bantuan diberikan secara adil dan efektif di Burma. Laporan ini juga menyarankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam upaya-upaya untuk membantu korban siklon, termasuk pemerintah, institusi finansial, dan LSM internasional, menjaga transparansi mereka secara maksimal dan memberikan informasi publik mengenai aktivitas-aktivitas mereka dengan mengikuti the UN Inter-Agency Standing Committee’s Operational Guidelines on Human Rights and Natural Disasters (Panduan Operasional dari Komisi Tetap Antarbadan PBB mengenai HAM dan Bencana Alam).

“Kami percaya masukan dan rekomendasi kami dapat menjadi kontribusi yang penting bagi pemulihan pasca-Nargis melihat keterbatasan akses informasi dibawah pengawasan yang ketat oleh rezim,” kata Khin Ohmar.

Laporan ini juga mendorong komunitas internasional untuk mempertimbangkan perlunya kelompok-kelompok masyarakat sipil yang independen sebagai rekan tambahan dalam proses penilaian dan implementasi pemulihan setelah Nargis.

Pembebasan Tahanan Politik

2008-09-26T15:26:00.000+07:00

BERITA TERKINI
Tanggal: 23 September 2008

“Saya akan tetap berjuang hingga tibanya demokrasi di Negara ini,” ia mengatakan di depan wartawan di rumah rekannya. Ia masih menggunakan baju dari penjara yang berwarna biru muda. U Win Tin berbicara dengan Reuters setelah pembebasannya.

Pemerintah rejim militer memberikan amesti kepada 9,002 orang tahanan disebutkan pada Koran hari ini tapi kami dapat memastikan bahwa ada beberapa tahanan politik yang ikut dibebaskan hingga pukul 5:30. Mereka adalah:

U Win Tin dari penjara Insein – wartawan terkenal
Dr. May Win Myint dari penjara Insein– anggota Parlemen
U Aung Soe Myint dari penjara Thayet – anggota Parlemen
U Khin Maung Shwe dari penjara Lashow – anggota Parlemen
Win Htain dari penjara Khatar – asisten pribadi Aung San Suu Kyi
Dr. Than Nyein dari penjara Prome – anggota Parlemen
U Than Naing – anggota NLD

U Win Tin, 78 di tangkap pada tanggal 4 Juli 1989. Ia ditahan selama 19 tahun.
Dr. Than Nyei, 72 dan Dr. May Win Myint, 59 ditanggkap pada bulan September 1997. Mereka di penjara selama 7 tahun. Mereka menyelesaikan masa tahanan pada tahun 2004 tetapi ditangkap kembali berdasarkan peraturan keamanan Negara, pasal 10/a. Keduanya ditahan selama hampir 11 tahun.

U Khin Maung Shwe ditangkap pada bulan Agustus 1994. Ia ditahan untuk jangka waktu 7 tahun. Walaupun ia sudah dibebaskan pada tahun 2001, tetapi ia harus melanjutkan masa tahanannya hingga sekarang. Ia telah ditahan selama lebih dari 14 tahun. U Win Htain, 64 ditangkap pada tanggal 21 Mei 1996. Ia berada dalam tahanan selama lebih dari 12 tahun. U Aung Soe Myint, 57 ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2003. Ia berada di penjara lebih dari 5 tahun.

Catatan: Hari ini, 40 orang tahanan dari penjara Thayet telah dibebaskan dan satu orang diantaranya adalah tahanan politik.

80 orang tahanan dari penjara Myintkyinar telah dibebaskan tetapi tidak ada tahanan politik yang ikut dibebaskan.

AAPP
Informasi lebih lanjut hubungi: Ko Tate – 66-(0) 81-28 78 751
Bo Kyi – 66- (0) 81- 32 48 935

Pemilihan Umum dalam waktu 18 bulan

2008-09-18T14:47:00.002+07:00

Pemilihan umum pertama di Burma setelah hampir dua dekade akan diadakan dalam waktu 18 bulan dari sekarang, menurut sumber dari Union Solidarity and Development Association (USDA), organisasi massa yang dibentuk oleh junta militer. Sumber tersebut menyatakan bahwa pejabat senior di USDA mengumumkan pada anggotanya bahwa organisasi tersebut memiliki waktu 18 bulan untuk mempersiapkan diri dalam memenangkan pemilu.

“USDA memiliki dua partai pada pemilu yang akan datang – National Prosperity Party dan National Security and Development Party, ungkap sumber tersebut. Tapi tidak seorang pun kecuali pimpinan USDA akan tahu kepastian kapan pemerintah akan mengumumkan peraturan untuk pendaftaran partai politik bagi pemilu 2010. Peraturan tersebut rencananya akan diumumkan pada akhir tahun ini, tambahnya.

Htay Aung, peneliti tentang Burma dari Network for Democracy and Development yang berkedudukan di Thailand, mengatakan bahwa ia juga telah mendengar rencana pemerintah Burma untuk mengumumkan undang-undang pemilu 2010. “Tetapi junta tidak akan mengijinkan ratusan partai untuk mendaftar, seperti yang terjadi pada tahun 1990. Mereka akan meniru Cina, yang hanya memiliki delapan partai", tambahanya.

Ia juga menambahkan menurutnya tidak seluruh USDA akan dirubah menjadi partai politik, tetapi ia yakin jika setidaknya USDA akan membentuk dua partai. USDA tetap akan menjadi organisasi nasional setelah pemilu.

Ketika kunjungan terakhir Ibrahim Gambari pada tanggal 18 Agustus hingga 23 Agustus, Gambari bertemu dengan anggota dari kelompok politik pro junta yang akan berpartisipasi pada pemilu 2010. Termasuk diantaranya Kelompok pemuda generasi 88 yang merupakan pecahan dari kelompok oposisi demokrasi yang dipimpin oleh aktivis mahasiswa Aye Lwin dan Wun Tha Nu (Patriot) National League for Democracy yang juga di dukung oleh junta militer.

“Kita dapat berharap untuk melihat orang seperti Ko Aye Lwin terlibat dalam pemilu” ungkap Htay Aung. “ Tetapi saya yakin junta hanya mengijinkan mereka untuk terlibat dalam pemilu jika berada dibawah partai pro junta, mereka tidak akan bisa secara bebas membentuk partai politik".

Htay Aung menunjuk pada fakta bahwa junta menghentikan kelompok Aye Lwin untuk menaruh papan pengumuman di Mandalay ini merupakan bukti bahwa pemerintah belum siap untuk menginjinkan aktivitas politik yang independen.

Brigadir Jendral Kyaw Hsan, menteri informasi, mengatakan dalam konferensi pers pada tanggal 8 September bahwa pengaturan masalah multi partai dalam pemilu 2010 sedang dalam proses pengerjaan. “Semua partai politik yang sesuai dengan konstitusi dan peraturan tentang partai politik yang telah disetujui memiliki hak untuk ikut dalam pemilu 2010” dikutip dalam media New Light of Myanmar. Ditanya mengenai kapan undang-undang pemilu akan diumumkan, Kyaw Hsan berkata: “Pemerintah akan mempersiapkan semuanya sesuai dengan waktu yang ada.”

Pada pemilu terakhir tahun 1990, beberapa partai politik yang pro pemerintah yang dipimpin oleh National Unity Party (NUP) telah terdaftar. Partai-partai yang merupakan aliansi NUP adalah Worker Unity Party, Farmer Unity Party dan Youth Unity Party. Meskipun partai-partai tersebut didukung penuh oleh rejim militer, partai oposisi NLD memenangkan pemilu dengan memperoleh 80% kursi di parlemen.

Sumber: Irrawaddy, 15 September 2008

Aung San Suu Kyi setuju untuk menerima jatah makanan.

2008-09-18T14:47:00.000+07:00

Pemimpin oposisi Burma yang berada dalam tahanan rumah, Aung San Suu Kyi setuju untuk menerima jatah makanan, setelah menolak kiriman makanan selama sebulan, ungkap juru bicara NLD. "Ia setuju untuk menerima jatah makanan, persiapan untuk pengiriman makanan akan dilakukan malam ini” ungkap Nyan Win, juru bicara NLD.

Nyan Win mengatakan, Suu Kyi bersedia menerima jatah makanan setelah junta menyetujui permintaannya termasuk haknya untuk membaca media luar negeri, menerima surat dari keluarganya dan memperbolehkan asistennya untuk keluar. "Ia memutuskan untuk menerima jatah makana karena pemerintah menyetujui beberapa poin permintaannya” kata Nyan Win

Tetapi Nyan Win tidak bisa memberikan klarifikasi mengapa Aung San Suu Kyi menolak jatah makanan sejak pertengahan Agustus. Ia hanya menjelaskan kalau Suu Kyi menyampaikan permintaannya kepada junta melalui pengacara pribadinya Kyi Win, yang dalam waktu dua bulan diperbolehkan untk mengunjunginya sebanyak empat kali. Setelah kunjungannya ke empat, Kyi Win mengatakan kalau pemerintah telah menyetujui sebagian dari permintaan Suu Kyi.

Pada awal September, mucul berita bahwa Suu Kyi melakukan mogok makan karena penahanannya yang illegal. Nyan Win mengatakan hal tersebut tidak benar, menurut pengacara Suu Kyi, ia tidak melakukan mogok makan tetapi ia makan dalam jumlah terbatas saat itu. Ia menambahkan karena keterbatasan makanan Suu Kyi merasa lemah dan butuh istirahat. Suu Kyi juga mengatakan pada pengacaranya kalau ia ingin bertemu dengan Aung Kyi jika kondisinya sudah lebih baik, tutur Nyan Win. Sebelumnya Aung San Suu Kyi menolak pertemuan dengan Aung Kyi, penghubung antara Suu Kyi dan junta, karena Suu Kyi merasa lemah dan membutuhkan istirahat ungkap pengacaranya.

Sumber: Mizzima News, 15 September 2008

ASEAN & PBB: Tanggapan terhadap laporan Aung San Suu Kyi menolak jatah makanan

2008-09-11T22:52:00.000+07:00

27 Agustus 2008

ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) sangat prihatin dengan laporan yang meyebutkan bahwa Pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi menolak jatah makanan sejak tanggal 16 Agustus 2008.

Jika laporan ini terbukti benar, maka hal ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua. Kami meminta secara tegas para pemimpin ASEAN untuk melakukan intervensi untuk permasalahan ini dan menjamin agar Aung San Suu Kyi diberi perhatian penuh yang amat sangat diperlukan saat ini.

Intervensi regional dan internasional dalam permasalahan ini sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kebenaran dalam laporan tersebut, diketahui bahwa Aung San Suu Kyi menolak akses kepada teman, saudara, rekan kerja, media dan dunia luar.

AIPMC meminta Sekretaris Jendral ASEAN, Surin Pitsuwan segera mengunjungi Aung San Suu Kyi dan menjamin status kesehatannya. Evaluasi kesehatan Suu Kyi secara menyeluruh harus dilakukan sesegera mungkin. Evaluasi ini harus memasukkan aspek kesejahteraannya. SekJen ASEAN juga harus mempelajari alasan mengapa Suu Kyi menolak jatah makanannya.

Lebih lanjut, AIPMC meminta agar Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon mengunjungi Burma dan bertemu dengan Suu Kyi secepatnya. Penolakannya untuk bertemu dengan Utusan Khusus PBB Ibrahim Gambari selama kunjungannya minggu lalu memberikan indikasi kegagalan mandat yang diembannya.

AIPMC berpendapat kunjungan oleh SekJen PBB akan menjamin PBB memainkan peran penting tidak hanya menyelesaikan krisis terkini tetapi juga berhasil membuka dialog tripartite di Burma.

AIPMC menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan PBB dan ASEAN bagi keberlangsungan kesejahteraan Aung San Suu Kyi merupakan hal penting bagi terciptanya resolusi konflik yang damai di Burma.

Dikeluarkan oleh Dewan Pengarah AIPMC

AIPMC mengutuk penangkapan dua anggota parlemen Burma

2008-09-11T22:36:00.000+07:00

ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) mengutuk penangkapan, oleh rejim militer Myanmar, dua orang anggota parlemen terpilih Burma.

Menurut juru bicara National League of Demokrasi di Rangoon U Nyan Win, penangkapan U Nyi Pu dan Dr. Tin Min Htut terjadi pada dini hari tanggal 12 Agustus 2008. Dr. Tin Min Htut merupakan anggota parlemen terpilih dari wilayah Irrawaddy dan U Nyi Pu adalah perwakilan parlemen rakyat dari kota Gwa, wilayah Arakan.

Tidak ada alasan resmi penangkapan keduanya, banyak pihak percaya bahwa hal in berkaitan dengan surat yang disampaikan ke Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-bangsa Ban Ki-moon pada bulan Juli 2008. Kedua anggota parlemen termasuk yang menandatangani surat tersebut dimana mereka menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap rencana penuh kecurangan rejim militer untuk melaksanakan pemilu 2010.

Kedua anggota parlemen tersebut juga menolak untuk mengakui konstitusi yang baru saja dikeluarkan oleh rejim berdasarkan proses referendum yang penuh kecurangan yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun ini.

AIPMC secara tegas meminta rejim militer Myanmar untuk segera melepaskan U Nyi Pu dan Dr. Tin Min Htut.

AIPMC juga meminta secara tegas pada Pertemuan Antar Parlemen ASEAN (AIPA) di Singapura minggu depan untuk melihat insiden ini secara jelas dan mengambil tindakan yang jelas untuk menjamin pembebasan secepatnya anggota parlemen terpilih tersebut yang sepenuhnya memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya mengenai pemerintahan di Burma.

Delegasi AIPA harus menolak tindakan junta militer yang secara terus menerus menekan hak-hak anggota parlemen terpilih termasuk yang tinggal dipengasingan. Tindakan tegas harus diambil untuk menjamin tindakan rejim militer Burma sejalan dengan Piagam ASEAN begitu juga dengan standar hak asasi manusia di dunia internasional.

AIPA juga diharapkan untuk membuka pinta bagi anggota parlemen terpilih dari Burma untuk dapat mengambil bagian dalam siding tersebut secara resmi.
______________

Myanmar masih terpuruk akibat badai Nargis.

2008-08-06T13:59:00.000+07:00

Tiga bulan setelah badai nargis menerjang Myanmar, masyarakat di wilayah delta Irrawaddy wilayah yang terparah, masih membutuhkan makanan dan air bersih, kondisi ini memperlambat usaha mereka untuk membangun kembali rumah-rumah mereka tutur pekerja bantuan asing. Berdasarkan evaluasi bersama antara PBB, pemerintah Myanmar dan pemerintah Asia Tenggara tiga perempat rumah tangga tidak memiliki akses yang cukup untuk air minum bersih, mengakibatkan penyakit seperti kolera dan disentri menjadi ancaman serius.

Sebagai tambahan, lebih dari 40% penduduk hanya memiliki sedikit atau tidak sama sekali bahan pangan. 800,000 penduduk terpaksa keluar dari rumah dalam bencana yang berdampak pada 2,4 juta masyarakat Burma, dimana hampir sebagian besar penduduk bertahan hidup melalui pertanian. Kesempatan untuk waktu tanam telah habis. Para petani harus menunggu hingga bulan November 2009 untuk memperoleh hasil panen yang baik dan harus berjuang untuk memperoleh cadangan bahan pangan, menurut Save the Children. Menurut UNICEF masalah kekurangan gizi belum menimbulkan kehawatiran, sedangkan Save the Children mengatakan jika masalah pangan dan pekerjaan tidak dapat diatasi maka jumlah anak-anak yang kekurangan gizi akan bertambah banyak.

Kekhawatiran dana akan berkurang muncul karena lembaga pemberi bantuan kehilangan uang karena ketidakjelasan nilai mata uang Myanmar. PBB mengakui bahwa mereka kehilangan USD 10 juta hingga saat ini.

Badai yang menerjang Myanmar, merupakan yang terburuk sejak badai menerjang Asia tahun 1991 di Bangladesh yang mengakibatkan 143,000 orang meninggal. Badai Nargis sering dibandingkan dengan tsunami tahun 2004 dimana 230,000 meninggal. Tetapi tidak seperti tsunami, bantuan untuk korban Nargis ditolak sejak awal dengan tidak diberikannya akses bagi pekerja bantuan asing dan kembaga donor untuk masuk ke Myanmar. Mereka juga menolak bantuan dari kapapl Perancis dan Amerika Serikat. Junta militer hanya mengakui bantuan asing setelah tiga minggu badai menerjang diikuti dengan pertemuan antara Ban Ki-moon dan Jendral Than Shwe.

Seiring dengan waktu, akses ke Myanmar sudah membaik walaupun pekerja bantuan asing masih memerlukan waktu empat hari agar ijin kerjanya disetujui. Tetapi dengan ditutupnya jembatan udara antara Bangkok dan Yangon pada 10 Agustus, lembaga pemberi bantuan harus menggunakan jalur laut dan darat yang lebih lambat.

Reuters: Cyclone-hit Myanmar struggling to find its feet.

July 31, 2008

Bantuan kemanusiaan membuka pintu bagi kerjasama antara PBB-Myanmar

2008-08-06T13:41:00.000+07:00

Kepala bantuan kemanusiaan PBB, John Holmes dan Wakil Menteri Luar Negeri Myanmar, U Kyaw Thu mengadakan pertemuan dengan penduduk disekitar delta untuk melihat situasi terkini. Bantuan kemanusiaan bagi korban Badai Nargis telah membuka pinta positif bagi kerjasama diantara masyarakat internasional, ASEAN dan pemerintah Myanmar yang dapat diperpanjang menjadi kegiatan kemanusiaan lainnya di Myanmar tutur John Holmes.

John Holmes menyatakan PBB akan memperpanjang tingkat “kepercayaan dan keyakinan” dengan pemerintah Myanmar setelah badai Nargis. Menurutnya ada semacam pintu yang terbuka dan kita perlu tetap membukanya dan memperbaikinya, Ia juga menambahkan pemerintah Myanmar terlihat responsif mengenai ide kerjasama lebih lanjut ini.

Selama kunjungan tiga hari ke Myanmar, ia meminta adanya kantor tetap PBB untuk Koordinasi Bantuan Kemanusiaan di Myanmar. Kantor tersebut akan melakukan koordinasi dengan berbagai badan PBB untuk mengerjakan pekerjaan pasca badai Nargis.

Ia juga berharap masyarakat internasional akan terus berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan di Myanmar, bahkan ketika fase darurat telah berakhir. Ia menekankan kalau hal tersebut dapat dilakukan dalam “dasar non politis”. Hal penting lainnya adalah dalam kunjungannya ke Myanmar, ia juga bertemu dengan Perdana Menteri Jendral Thein Sein.

Holmes juga melakukan kunjungan ke Bogale salah satu area yang paling parah terkena badai. Menurutnya bantuan internasional yang ada saat ini sudah seperti bantuan kemanusiaan di tempat lainnya. Ketika kita melihat dari atas wilayah delta, terlihat rumah-rumah yang telah diperbaiki, atap-atap rumah juga sudah dipasang, masyarakat bekerja di sawah, perahu-perahu juga sudah mulai terlihat di sungai-sungai tidak seperti dua bulan yang lalu, jadi tingkat kernormalan aktifitas masyarakat sudah mulai terasa.

Menurut Holmes, korban badai yang selamat masih akan membutuhkan bantuan makanan setidaknya hingga enam bulan kedepan walaupun menurut estimasinya semua yang terkena dampak badai setidaknya telah menerima bantuan kemanusiaan. Berdasarkan estimasi dari laporan Evaluasi Bersama Pasca Badai Nargis setidaknya dibutuhkan biaya USD 1 milliar untuk membangun kembali wilayah delta. Masih banyak yang harus dilakukan terutama untuk memberikan bantuan bagi masyarakat di wilayah selatan delta, menurut Holmes.

Ia juga berterima kasih atas bantuan pihak swasta dan biksu-biksu yang telah bekerja untuk mencegah infeksi dan kelaparan ketika badai baru berlangsung. Dalam kunjungan ini ia juga berbicara mengenai dampak dari akses masuknya pekerja bantuan kemanusian dalam mendistribusikan bantuan. Bagi Holmes, ASEAN memainkan peranan penting dalam diskusi triparti antara ASEAN, PBB dan pemerintah Myanmar yang memfasilitasi terbukanya “pintu positif”. Peran yang dilakukan oleh organisasi regional dalam diskusi ini merupakan pelajaran yang dapat digunakan pada kondisi darurat lainnya.

ASEAN menjadi semacam jembatan antara komunitas internasional yang lebih luas dengan pemerintah Myanmar. Hal ini membuat semua pihak merasa nyaman dengan proses yang terjadi. Menurut Holmes hal ini adalah hal yang menarik bagi PBB untuk bekerjasama dengan organisasi regional dalam masalah bencana alam yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Untuk menunjukkan pentingnya peran Negara-negara Asia dalam perundingan yang baru lalu, Holmes melakukan kunjungan ke Singapura bersamaan dengan pertemuan setingkat menteri ASEAN. Melalui evaluasi yang lengkap, skema monitoring yang jelas dan akses yang luas bagi pekerja bantuan kemanusiaan, kondisi yang diminta oleh pihak donor pada saat Konferensi Donor ASEAN bulan Mei telah terpenuhi. Holmes yakin lembaga donor akan mendukung permintaan PBB bagi bantuan sebesar USD 481.8 milliar.

Myanmar Times: Aid work opens 'positive door' for UN, Myanmar cooperation.

July 30, 2008.

Indonesia Akan Jadi Tuan Rumah Pertemuan Tentang Myanmar

2008-03-04T16:17:00.000+07:00

Indonesia diperkirakan akan menjadi tuan rumah pertemuan kelompok 14 negara yang akan membantu Sekjend PBB Ban Ki Moon dalam upayanya untuk mendorong perubahan di Myanmar, kata seorang pejabat jum’at (01/03). Juru bicara Menteri Luar Negeri, Kristiarto Legowo baru-baru ini menolak untuk menjawab pertanyaan apakah pertemuan ini akan dilaksanakan di Indonesia.

Namun, ketika ditanya apakah Ibrahim Gambari menyampaikan proposal pertemuan untuk diselenggarakan di Jakarta pada saat kunjungannya ke Indonesia minggu lalu, Legowo mengatakan, “Hal tersebut sudah dibicarakan, tetapi masih terlalu dini”. “Kami perlu mendiskusikan lagi secara lebih mendalam, misalnya tentang bahan-bahannya”.

Gagasan ini muncul sebagai kelanjutan dari saran yang disampaikan oleh para penasehat PBB bahwa Sekjend perlu menggelar pertemuan (tentang Myanmar) berikutnya di Ibu kota Negara Asia misalnya Jakarta atau Beijing, sehingga akan membuat Negara di kawasan tersebut lebih berkomitmen dan terlibat dalam upaya mediasi oleh PBB.

The Group of Friends of the Secretary General on Myanmar adalah sebuah forum konsultatif untuk membangun pendekatan yang tepat dalam mendukung implementasi mandate Sekjend tentang Myanmar. Kelompok yang terdiri atas Australia, Indonesia, Russia, the United States, China, Japan, Singapore, Vietnam, France, Norway, Thailand, India, Portugal and Britain, in bertemu secara informal di kantor pusat PBB di New York bulan desember dan awal bulan ini.

Japan Economic Newswire: Indonesia may host meeting of group on Myanmar, Fri 29 Feb 2008

Bush Tuntut Tekanan Internasional terhadap Myanmar

2008-02-26T13:42:00.000+07:00

Presiden AS, George W. Bush senin (25/02) menyebut situasi di Myanmar sebagai “patut disesali” dan menuntut tekanan internasional untuk perubahan demokrasi dan pembebasan tahanan politik.”Tekanan internasional sangat dibutuhkan untuk memperoleh transisi yang sebenarnya menuju demokrasi di Burma”, kata Bush dalam sebuah statementnya.

“Kami mendorong negara tetangga Burma dan stakeholder lain di Asia Tenggara untuk meyakinkan regim tentang perlunya pembebasan tahanan politik”, kata Bush setelah pemerintah AS mengumumkan sanksi baru terhadap para pendukung Junta.

Dia menuduh regim militer menolak seruan untuk berdialog dengan kelompok oposisi, “menahan dan menyelenggarakan pengadilan tertutup bagi aktifis politik” dan “pelanggaran HAM oleh militer Burma termasuk pembakaran rumah-rumah warga dan pembunuhan”

AFP: Bush urges international pressure on Myanmar, Mon 25 Feb 2008

Warga Dibujuk Ikuti Rapat Sosialisasi Referendum

2008-02-26T13:38:00.000+07:00

Warga di wilayah Dagon selatan Rangoon dibujuk untuk mengikuti rapat sosialisasi tentang referendum nasional yang akan datang. Mereka sebelumnya diberitahu bahwa rapat ini akan membahas tentang kartu identitas. Pejabat kecamatan mengumumkan melalui pengeras suara pada tanggal 21 februari bahwa akan ada pertemuan dimana warga akan mendapatkan karu identitas baru. Salah satu warga mengatakan bahwa dia mengikuti rapat pada tanggal 22 februari, namun bukannya mendapatkan kartu identitas, malah mereka mendapat ceramah tentang referendum.

“Dalam pertemuan, mereka (pegawai kecamatan) meminta warga untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam referendum nasional nanti, yang akan diselenggarakan denga merujuk kepada 7 tahap peta jalan yang disusun pemerintah”, kata seorang warga. “Mereka meminta kita untuk tidak mendengarkan kebohongan yang disiarkan oleh negara-negara asing”. Warga tersebut mengatakan bahwa dia merasa tidak dapat mempercayai pegawai pemerintah karena mereka telah berbohong tentang tujuan rapat.

“Secara pribadi, sebagai warga Burma, saya tidak yakin akan apa yang mereka perbuat. Contohnya adalah apa yang mereka lakukan hari ini, mereka mulai berbohong kepada kami”, katanya.

Beberapa warga meninggalkan rapat ketika semakin jelas bahwa mereka tidak akan mendapatkan kartu identitas. “Beberapa warga yang hadir merasa frustrasi, jadi mereka meninggalkan rapat tersebut sebelum usai” kata seorang warga.

Terdapat beberapa kampanye serupa di wilayah lain di Rangoon, yang diselenggarakan oleh oragnisasi palang merah yang dimaksudkan untuk menelusuri pendapat rakyat tentang referendum.

DVB: Residents tricked into attending referendum meeting – Naw Say Phaw, Mon 25 Feb 2008

Gambari Frustrasi terhadap Myanmar

2008-02-25T13:05:00.000+07:00

Utusan Khusus PBB untuk Myanmar jum’at (22/02) lalu mengatakan bahwa ia merasa frustrasi terhadap lambatnya perkembangan demokrasi di Myanmar, namun dia masih berharap bahwa Suu Kyi akan diperbolehkan mengikuti pemilu mendatang. Gambari sedang melakukan kunjungan ke Asia untuk mendorong para pemimpin regional untuk berbuat lebih banyak dalam mendorong perubahan di Myanmar. Dia menyampaikan pernyataan ini setelah pertemuan dengan Presiden SBY.

“Terkadang saya merasa frustrasi melihat proses yang lambat ini, namun kita perlu untuk tetap melanjutkan upaya yangs udah kita tempuh untuk mendapatkan hasil yang lebih baik” kata Gambari dalam sebuah wawancara. Dia berharapd apat mengunjungi Myanmar pada minggu pertama Mei untuk emlanjutkan pembicaraan dengan Junta, namun dia menyesalkan masih adanya pembatasan yang diberlakukan Junta kepadanya pada kunjungan sebelumnya. “Saya meminta untuk diijinkan bertemu lebih banyak orang, dengan kebebasan lebih untuk tinggal lebih lama. Ini harapan saya”, kata Gambari.

Gambari juga mengahrap agar Suu Kyi dapat berpartisipasi dalam pemilu mendatang, dan dia akan mendiskusikan masalah ini dengan pemimpin Junta. Sebagaimana disebutkand alam draft konstitusi, Suu Kyi akan terhambat untuk mengikuti pemilu karena dia menikah dengan orang asing.

AP: UN envoy frustrated with Myanmar – Zakki Hakim, Fri 22 Feb 2008

NLD: Draft Konstitusi Harus Bisa Direvisi

2008-02-25T13:03:00.000+07:00

Partai oposisi terbesar di Burma –National League for Democracy- rabu (20/02) mengatakan, Junta harus memastikan bahwa draft konstitusi yang telah disusunnya terbuka untuk penilaian public sebagai sebuah langkah menuju penyelenggaraan referendum yang terbuka dan adil. Junta selasa lalu mengumumkan bahwa 54 anggota komite telah merampungkan penyusunan draft konstitusi, yang selanjutnya akan dibawa ke referendum bulan Mei.

Juru bicara NLD, Nyan Win mengatakan, “Jika referendum hendak dilaksanakan secara terbuka dan adil, maka draft konstitusi tersebut dapat dikaji oleh public. Di samping itu, Pemerintah juga harus menjelaskan substansi isi draft itu. Tanpa adanya penjelasan dari Pemerintah, maka referendum ini tidak aka nada artinya (karena rakat tidak memahami isinya)”.

Media milik pemerintah, New Light of Myanmar, mengatakan bahwa komite penyusun konstitusi melibatkan “orang-orang yang berpengalaman dalam menyusun dua konstitusi sebelumnya, dan beberapa anggota lain yang sangat emmahami hukum local dan internasional”. Namun demikian, muncul banyak kritikan –termasuk dari NLD- yang menyebut 54 anggota komite tersebut telah diseleksi secara ketat oleh Junta, sebagaimana mereka menyeleksi lebih dari seribu delegasi selama 14 tahun dalam proses penyusunan panduan bagi konstitusi baru.

Merujuk kepada 104 prinsip dasar dalam konstitusi, setidaknya 25 persen kursi daalam seluruh instansi pemerintah diperuntukkan bagi militer. Banyak kritik yang menyebut ketentuan ini sebagai cara untuk melegitimasi peran militer. Dalam draft tersebut juga disebutkan bahwa Suu Kyi dilarang mengikuti pemilu mendatang karena dia menikah dengan orang asing.

Mizzima News: Completed constitution should be open for revision: NLD, Wed 20 Feb 2008

4 Bom Meledak di Burma

2008-02-21T14:44:00.000+07:00

Empat buah bom low explosive meledak di sebuah kasino di timur laut Burma, menyebabkan kerusakan kecil dan tidak menimbulkan korban, demikian dilaporkan oleh sebuah media milik pemerintah, New Light of Myanmar. Serangan ini terjadi pada senin pagi di Hotel Golden Triangle Paradise yang terletak di Tachilek, dekat perbatasan Thailand. Hingga saat ini belum ada satupun pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas peledakan tersebut.

Seorang pegawai hotel yang dihubungi dari Bangkok mengatakan bahwa empat ledakan bom tersebut terjadi pada jam 3 pagi di tempat kasino. Menurut pekerja yang tidak mau disebut namanya tersebut, bom tersebut tidak terlalu berbahaya, danmungkin ahanya dimaksudkan untuk menakut-nakuti tamu dan karyawan hotel. Sekitar 70 tamu hotel langsung check out setelah ledakan terjadi.

Tachilek yang berbatasan dengan kota Mae Sai, Thailand,merupakan kota terluas di Burma. Sebagai kota perbatasan, kota ini terkenal dengan berbagai penyelundupan, terutama heroin dan methamphetamine, dan memiliki sejarah buruk dalam aksi kekerasan. Wilayah ini juga merupakan wilayah rawan bagi penyerangan dari pemberontak etnis Shan yang beroposisi terhadap pemerintah.

Ledakan bom terjadi setelah junta memperingatkan melalui pers sabtu lalu bahwa kelompok internal dan eksternal telah mengirim “kaum perusak terlatih” untuk meledakkan bom di pusat keramaian untuk menimbulkan kepanikan. Tiga bom meledak bulan lalu di stasiun Kereta Api dan di tempat pertunjukan sirkus, menewaskan dua orang dan melukai lima lainnya.

AP: 4 small bombs explode at hotel in Burma, Wed 20 Feb 2008

China Pastikan Dukungan Terhadap Gambari

2008-02-15T17:05:00.000+07:00

Beijing: China mendukung upaya PBB dalam membantu mewujudkan rekonsiliasi di Myanmar, kata menteri luar negeri, kamis, menjelang kunjungan utusan khusus PBB, Ibrahim Gambari.

Kunjungan Gambari ke China, yang menjadi mitra dagang penting bagi Myanmar, dilakukan setelah partai oposisi terkuat Myanmar melancarkan aksi demonstrasi minggu ini untuk memprotes langkah Junta dalam mewujudkan demokrasi yang dianggap belum cukup.

Minggu lalu, Junta mengumumkan rencana pelaksanaan referendum pada bulan Mei atas usulan konstitusi baru, yang akan diikuti dengan penyelenggaraan pemilu pada tahun 2010. Rencana ini dibuat tanpa berkonsultasi dengan partai oposisi utama, NLD.

“China akan mendukung upaya mediasi yang dipelopori oleh Gambari dan Sekjend PBB”, kata juru bicara menteri luar negeri Liu Jianchao dalam konferensi pers kamis lalu. “Kami menekankan bahwa pemerintah Myanmar telah mengambil langkah yang tepat. Kami berharap agar Myanmar dapat melanjutkan upaya mempromosikan demokrasi untuk mewujudkan rekonsiliasi di Myanmar” tambahnya.

Gambari dijadwalkan akan mengunjungi Beijing pada hari senin dan selasa, sebelum terbang ke Jakarta dan Singapura, kata juru bicara PBB, Michele Montas. Senin lalu, Sekjend PBB Ban Ki-Moon mendesak Junta untuk segera melakukan dialog dengan Suu Kyi untuk memastikan bahwa proses referendum nantinya akan melibatkan seluruh representasi rakyat. Dia juga meminta agar pemerintah memberikan visa bagi Gambari agar dapat melakukan kunjungan kembali ke Myanmar secepatnya. Ban secara jelas menunjukkan bahwa PBB sangat memperhatikan proses penyusunan konstitusi tersebut.

Associated Press: China pledges to support UN special envoy on Myanmar, Thu 14 Feb 2008

Sekjen PBB Telepon SBY, Minta Dorong Demokrasi Myanmar

2008-02-13T13:23:00.000+07:00

Jakarta - Sekjen PBB Ban Ki Moon menelepon Presiden SBY. Dalam perbincangan lewat telepon itu, Ban Ki Moon meminta bantuan Indonesia untuk mendorong demokrasi di Myanmar.

"Beliau meminta saya juga berkontribusi agar harapan dunia dalam demokrasi Myanmar bisa diwujudkan," kata SBY pada wartawan di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (132/2008).

Pembicaraan telepon antara Ban Ki Moon berlangsung pukul 09.00 WIB sebelum pelantikan pejabat tinggi MA di Istana Negara.

SBY menyatakan dukungan penuh terhadap utusan khusus PBB Ibrahim Gambari. SBY menyadari banyak pihak meragukan demokratisasi di Myanmar. Namun dia menjelaskan, Myanmar memiliki rencana referendum konstitusi pada Mei 2008 dan Pemilu 2010.

"Daripada ragu, lebih baik kita pastikan referendum dan pemilu berjalan dengan catatan inklusif dan transparan," ujarnya.

SBY menambahkan Indonesia dan ASEAN akan selalu menjaga hubungan baik dengan Myanmar. SBY secara khusus mengatakan Indonesia siap berkontribusi apa pun untuk mendorong demokrasi Myanmar.

"Kita siap jadi monitoring mission atau apa pun sepanjang itu baik. Myanmar mengharapkan dan PBB mendukung," tandasnya. ( ziz / nrl )

Sumber: Detik.com

Ban Ki-Moon Ulangi Tuntutan Penyusunan Konstitusi Secara Inklusif di Myanmar

2008-02-12T15:54:00.000+07:00

Pengumuman yang disampaikan Pemerintah Myanmar tentang rencana penyelenggaraan referendum pada bulan Mei, dan “Pemilu Multi-Partai yang Demokratis” pada tahun 2010, menandai dibangunnya sebuah kerangka waktu untuk implementasi “peta jalan menuju demokrasi”.

Terkait dengan pengumuman ini, Sekjend PBB mengulangi lagi tuntutannya kepada otoritas Myanmar untuk membuat proses penyusunan konstitusi ini secara inklusif, partisipatif dan transparan untuk memastikan bahwa seluruh draft konstitusi mewakiliki secara keseluruhan pandangan-pandangan seluruh rakyat di Myanmar.

Dia yakin bahwa saat ini kepemimpinan Myanmar perlu menyelenggaran dialog secara substantif dan terjadwal dengan Aung San Suu Kyi dan partai politik lainnya untuk mendorong proses rekonsiliasi nasional. PBB menyatakan masih akan tetap mendukung proses ini atas kerja sama dan dukungan seluruh pihak terkait.

Sekjend juga yakin bahwa perkembangan terbaru ini juga akan berdampak positif bagi rencana kunjungan Utusan Khususnya, Ibrahim Gambari. Gambari berencana untuk berkunjung ke wilayah ini dalam waktu dekat. Dia dijadwalkan berkunjung ke Beijing pada tanggal 18-19 Februari 2008, dan selanjutnya menuju Jakarta dan Singapura.

Ketika ditanya tentang permintaan dari “Generasi 88” agar Sekjend berkunjung ke Myanmar, juru bicara sekjend PBB mengatakan bahwa Ban sangat memperhatikan usulan tersebut, namun dia menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada jadwal kunjungan ke sana.

United Nations: Ban Ki-Moon renews call for inclusive constitution-making process in Myanmar, Mon 11 Feb 2008

Junta Myanmar Rencanakan Pemilu di 2010

2008-02-12T15:44:00.000+07:00

Pemerintah militer Myanmar sabtu lalu mengatakan akan menyelenggarakan referendum atas rancangan konstitusi baru pada bulan Mei dan diikuti dengan Pemilu pada tahun 2010. Pernyataan ini dikritik oleh beberapa pihak bertujuan untuk mengurangi tekanan paska pembantaian terhadap para demonstran tahun lalu.

“Kita telah mencapai kesuksesan di bidang ekonomi, social dan sector lainnya, dan dalam mengembalikan situasi damai dan stabilitas” junta mengumumkan melalui stasiun televisi negara, empat bulan setelah terjadinya aksi pembantaian terhadap demonstran yang menewaskan sekurangnya 31 orang. “Sehingga pemilu multi partai dan demokratis akan diselenggarakan pada tahun 2010”, kata junta melalui statement yang ditandatangani oleh Letjend Tin Aung Myint Oo.

Pemilu ini akan menjadi yang pertama sejak tahun 1990, dimana partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi, NLD memenangi pemilu yang kemudian dibatalkan oleh rejim militer yang memerintah sejak tahun 1962.

NLD yang memboikot proses penyusunan konstitusi, menganggap pengumuman ini “aneh”. “Junta menetapkan waktu pelaksanaan pemilu sebelum mereka mengetahui hasil referendum. Saya ragu-ragu bagaimana referendum ini akan dilaksanakan” kata Nyan Win, juru bicara NLD.

Konstitusi baru saat ini sedang disusun, dan akan segera selesai. “Sesuai dengan langkah keempat dari tujuh langkah dalam roadmap, maka referendum nasional akan dilaksanakan pada bulan Mei 2008 untuk meratifikasi konstitusi baru tersebut”, kata Pemerintah dalam statementnya. Pemerintah mencanangkan tujuh tahap peta jalan menuju demokrasi pada tahun 2003, namun hingga saat ini belum mengumumkan kerangka waktu implementasinya.

Reuters: Myanmar junta to hold elections in 2010 - Aung Hla Tun , Sat 9 Feb 2008

Suu Kyi Bertemu Koleganya

2008-02-01T12:10:00.000+07:00

Ikon demokrasi Burma Aung San Suu Kyi telah diijinkan bertemu kolega partianya untuk kedua kalinya sejak kejadian penmbantian berdarah tahun lalu. Pejabat pemerintah membawa Suu Kyi ke sebuah gedung pertemuan militer untuk bertemu dengan tujuh pimpinan tertinggi partainya (NLD). Terakhir kali dia mendapat kesepamtan bertemu koleganya pada bulan November 2007.

Pertemuan tersebut terkait dengan tekanan internasional yang berkelanjutan terhadap pemimpin Burma setelah tentara menggunakan aksi kekerasan untuk menghentikan aksi protes. Sekurangnya 31 orang tewas dalam aksi pembantaian tersebut dan ribuan lainnya ditahan. Ratusan orang masih dalam tahanan sampai hari ini.

Setlah kejadian aksi kekerasan tersebut, PBB menuntut dimulainya dialog antara Junta militer dengan pemimpin gerakan demokrasi, Suu Kyi. Pejabat penghubung pemerintah, Aung Kyi, telah melakukan serangkaian pertemuan dengan Suu Kyi. Setidaknya empat pertemuan telah digelar, namun belum ada kesepakatan yang jelas, meskipun telah dicapai banyak kemajuan.

NLD memenangi pemilu pada tahun 1990, namun tidak diijinkan untuk memegang kekuasaan. Suu Kyi telah menjalani 12 dari 18 tahun masa tahanan rumah di ibu kota perdagangan, Rangoon.

BBC News: Burma’s Suu Kyi meets colleagues, Wed 30 Jan 2008

Empat Anak Dijual Ke Calo Militer

2008-01-25T16:38:00.000+07:00

Empat anak yang ditahan oleh penjaga keamanan pasar di Kyi Myint Taing dilaporkan telah dijual ke seorang calo yang bertugas merekrut calon anggota militer kemaren pagi, kata seorang saksi mata. Keempat anak yang berumur antara 12-15 tahun tersebut sedang bekerja untuk mengumpulkan kepungan es, ketika mereka ditangkap oleh penjaga keamanan pasar di sebuah pasar ikan dini hari tadi. Merka biasanya menjual kembali kepingan es tersebut untuk membantu orang tua mereka.

Petugas keamanan pasar mengatakan bahwa orang tua mereka bisa menebus dengan membayar 20 ribu sampai 30 ribu kyat, namun mereka tidak dapat membayarnya. Lalu, pada jam 04:30 pagi, sersan Soe Myint dari pusat rekrutmen militer di Danyin Gone, Rangoon, dating ke pasar dan membayar 15 ribu kyat untuk setiap anak dan kemudian membawanya ke pusat rekrutmen. Ketika para orang tua tersebut meminta jaminan atas penahanan itu, para penjaga keamanan tersebut mengatakan bahwa mereka bertindak atas perintah resmi dari Lembaga Pembangunan dan Perdamaian Kyi Myint Taing.

Para tetangga menjelaskan bahwa orang tua anak-anak tersebut dapat melaporkan kasus ini ke organisasi internasional seperti Palang Merah Internasional, namun mereka takut akan kehilangan pekerjaan mereka jika melakukan hal tersebut. Salah seorang ayah dari anak-anak tersebut bekerja di sebagai staf di kantor pemerintah, dan keluarga mereka tinggal di kamp di Simmlight, Kamaryut.

Sersan Soe Myint dilaporkan membeli anak-anak lain dari keluarga-keluarga miskin dengan cara yang sama, lalu membawanya ke pusat perkrutan militer. Ketika orang tua mereka mencoba untuk melaporkan rekrutmen paksa ini, mereka diancam akan kehilangan rumah. Seorang sumber mengatakan, diperkirakan 20 anak telah diambil dari kamp Simmlight.

Democratic Voice of Burma: Four children sold to army recruiter, Thu 24 Jan 2008

Myanmar Perketat Aturan untuk NGO Internasional

2008-01-23T12:33:00.000+07:00

Pejabat dari Kementerian Kesehatan Myanmar memanggil pekerja NGO internasional untuk mengikuti rapat di Naypyidaw, ibukota baru Myanmar, minggu lalu dan memperingatkan mereka untuk mengikuti aturan dan melaporkan secara rinci perjalanan dan kegiatan lapangan mereka kepada Pemerintah.

Aturan baru ini juga meminta pekerja asing yang bekerja untuk NGO internasional agar didampingi oleh pejabat penghubung dari kementerian tersebut ketika mereka melakukan perjalanan di dalam negeri tersebut. Lebih jauh, Pemerintah juga membatasi aturan dalam pengumpulan data dan penelitian di Myanmar. Hal ini disebutkan dalam laporan rapat sebagaimana diperlihatkan oleh BBC. Peraturan baru tersebut melarang pengumpulan data selain menyangkut kesehatan masyarakat.

Terdapat lebih dari 30 NGO internasional yang beroperasi di Myanmar untuk program kesehatan.

BBC Burmese Service: Burma tightened the rules for INGOs, Mon 21 Jan 2008

Kekuatan Keamanan Ditingkatkan Paska Pengeboman di Rangon

2008-01-21T16:33:00.000+07:00

Pasukan tambahan dikerahkan di gedung-gedung strategis seperti supermarket dan stasiun kereta api (KA) setelah terjadinya empat ledakan bom di Myanmar sejak jum’at lalu, kata seorang warga di Rangoon. “Ada banyak tentara yang diterjunkan di kota, terutama di sekitar Pagoda Sule dan dekat stasiun KA Rangoon. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka menemukan bom dan beberapa peralatan yang mecurigakan lainnya”, kata warga tersebut.
Bom terakhir meledak rabu lalu di Pyinbonegyi, 105 km utara Rangoon, sebagaimana diberitakan New Light of Myanmar. Tiga warga tewas. Tiga bom sebelumnya meledak di Naypidaw, lalu di sebelah utara kota Pyu dan stasiun KA Rangoon. Tidak ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas peledakan bom tersebut.
Pasukan no 77 divisi infantry memperkuat polisi dan kelompok Swan-Arh-Shin, sebuah milisi pro-pemerintah. Sebuah mobil yang mengangkut tentara dan anggota milisi tersebut berpatroli di jalan-jalan pusat kota Rangoon kamis malam.
“Mereka (pasukan keamanan) mencari (bom) dengan cermat. Mereka mengunci toilet di beberapa gedung, termasuk toilet di Menara Sakura yang ada di jalan Pagoda Sule”, kata seorang pegawai Sakura Tower, salah satu bangunan tertingi di Rangoon.
Polisi dan tentara ditempatkan di pusat perdagangan internasional dekat pasar Puzundaung, tempat dimana sebuah bom mematikan meledak pada tanggal 7 Mei 2005, dimana 24 orang tewas dan lebih dari 160 orang terluka. Polisi lalu lintas juga dikerahkan di beberapa persimpangan jalan utama di Rangon. Seorang sumber terpercaya mengatakan, Pemerintah memperingatkan bahwa ledakan bom selama ini terus berlanjut di lokasi yang berbeda dan saat ini sasarannya adalah Rangoon.
Rejim militer menuduh ledakan bom ini didalangi oleh organisasi-organisasi bantuan internasional, dengan menuduh bahwa mereka mengirim teroris untuk melakukan sabotase di wilayah perbatasan untuk mengguncang stabilitas di Burma.

Irrawaddy: Security forces on alert in Rangoon after bombings – Min Lwin, Fri 18 Jan 2008

Seorang Perempuan Terluka dalam Ledakan Bom di Myanmar

2008-01-16T13:17:00.000+07:00

Sebuah bom meledak di sebuah toilet umum di Stasiun KA Yangon, minggu (13/01), melukai seorang perempuan, kata seorang sumber militer. Aye Myint, 73 tahun, yang sedang mandi di toilet, mengalami luka ringan di lengan dan pantat sebelah kanannya akibat ledakan bom tersebut, dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Rangon. Jum’at (11/01) lalu, terjadi tiga ledakan bom yang terpisah, pertama di toilet umum di stasiun KA Naypyitaw, kedua di kantor pusat militer dan ketiga di Bago.

Media Pemerintah minggu lalu melontarkan tuduhan bahwa 2 ledakan bom pada hari jum’at merupakan sebuah sabotase yang dilakukan oleh sebuah “organisasi luar negeri” yang “ingin menerapkan hegemoni atas Myanmar”. The New Light of Myanmar mengklaim dua pelaku sabotase yang meledakkan 2 bom pada hari jum’at telah tewas saat mencoba menyulut “bom berdaya ledak tinggi buatan Amerika”. Bom di Naypyitaw menewaskan seorang perempuan yang disebut media pemerintah sebagai korban tidak berdosa.

Pada hari yang sama, sebuah bom lainnya meledak di dekat lapangan bola di desa Nyaungbintha, Bago, menewaskan seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku peledakan, dan melukai 4 orang lainnya. Media pemerintah mengidentifikasi pelaku pengeboman di Bago sebagai pemberontak dari Karen National Union (KNU), sebuah etnis minoritas yang melakukan pemberontakan kepada militer Myanmar sejak tahun 1948 untuk meraih otonomi Karen.

Seorang tersangka lainnya, Saw Ra Makee, telah ditahan. “Berdasarkan pengakuannya, orang yang tewas dalam insiden tersebut adalah Saw Di Thaw Mu yang bertugas sebagai pengumpul dana untuk batalyon 8, brigade 3 KNU” kata New Light of Myanmar. “Kebanyakan kelompok dari luar negeri yang ingin menerapkan hegemoni terhadap Myanmar menyediakan uang dan peralatan lain bagi pemberontak untuk melakukan terror kepada masyarakat, untuk memunculkan rasa takut dan mengganggu stabilitas keamanan”.

Edisi minggu Koran tersebut juga mengklaim bahwa hasil investigasi menunjukkan bahwa Naw Gay Lar, seorang perempuan yang menjadi korban karena berusaha menanam bom tersebut. “Dari sini bias dinilai bahwa organisasi yang sama menjadi otak dari kejahatan ini, adapun bom yang meledak tersebut adalah buatan Amerika” kata Koran tersebut.

Deutsche Presse-Agentur: Woman wounded in latest bomb blast to hit Myanmar (Roundup), Sun 13 Jan 2008

Mahasiswa Demonstran Hadapi Dakwaan Serius

2008-01-08T13:34:00.000+07:00

Empat mahasiswa yang ditahan terkait dengan aksi demonstrasi bulan September lalu didakwa melakukan enam serangan yang akan diancam dengan hukuman selama 12 tahun. Ye Myat Hein, Sithu Maung, Ye Min Oo dan Kyi Phyu adalah mahasiswa tingkat pertama di Universitas Rangoon Barat.

Mereka seharusnya dibawa ke Pengeadilan Bahan pada tanggal 2 Januari untuk menghadapi dakwaan berdasarkan pasal 143, 144 dan 145 dari UU tentang perkumpulan yang tidak sah, pasal 147 mengenai huru-hara, pasal 295 dan 295 (a) tentang penistaan agama dan 505 (b) tentang penghasutan untuk melakukan penyerangan. Lima dari enam tuduhan tersebut diancam dengan hukuman penjara selama dua tahun untuk masing-masing tuduhan, sementara tuduhan keenam dapat dituntut hukuman enam bulan.

Ayah Ye Myat Hein, Khin Maung Cho, yang mengunjungi puteranya di penjara Insein mengatakan bahwa dia (Ye Myat Hein) menentang dakwaan tersebut. “Saya tidak melanggar peraturan apapun. Saya hanya mengikuti aksi demo para Bikhu secara damai, dan saya tidak menghasut untuk melakukan penyerangan”, kata Ye kepada ayahnya.

Khin mengatakan bahwa kondisi anaknya dalam tahanan sangat menyedihkan dan hal itu melanggar peraturan Burma. “Sesuai bab 37 UU tentang tahahan anak-anak yang dikeluarkan pemerintah tahun 1993, anak-anak tidak boleh diborgol atau diikat, atau disatukan dengan tahanan kriminal” kata Khin. “Mereka juga tidak boleh dipukul”.

Di samping itu, Khin juga mengatakan bahwa anaknya dimasukkan dalam sel bersama 20 tahanan dewasa pelaku tindak kriminal untuk mengintimidasinya. “Jadi hal ini seakan-akan Pemerintah melanggar aturannya sendiri dengan menempatkan anak saya bersama tahanan kriminal”.

Ye Myat Hein merupakan mahasiswa berumur 17 tahun dan telah dimasukkan dalam tahanan rumah pada tanggal 10 Oktober.

Democratic Voice of Burma: Student protestors face serious charges, Fri 28 Dec 20

Roma Tunjukkan Dukungan Atas Suu Kyi

2008-01-02T14:18:00.000+07:00

Bagian depan gedung city hall Roma dihiasi dengan poster Daw Aung San Suu Kyi dan tokoh Prancis-Kolombia yang sedang dalam tawanan, Ingrid Betancourt. Sebuah poster raksasa menggambarkan photo ikon demokrasi Burma Aung San Suu Kyi, ditampilkan di Ibu Kota Italia, Roma. Walikota Roma terpilih untuk menampilkan poster besar di depan gedung kota tersebut.

Poster tersebut menunjukkan photo Aung San Suu Kyi dan Ingrid Betancourt, seorang olitisi Kolombia yang telah ditawan oleh kelompok sayap kiri sejak tahun 2002.

Pemasangan poster tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan rakyat Roma terhadap Suu Kyi dan rakyat Burma dalam perjuangan mereka untuk mewujudkan demokrasi, kata Cicilia Brighi, seorang aktifis buruh yang terlibat dalam kampanye tersebut. Dia mengatakan kepada BBC Layanan Burma bahwa kampanye ini sangat penting untuk mendorong pemerintah Italia agar memberikan tekanan yang lebih kuat kepada Pemerintah Militer Myanmar.

BBC Burmese Service: Rome shows support to Daw Aung San Suu Kyi, Mon 31 Dec 2007

Senat Amerika Setujui Sanksi Lebih Keras Atas Myanmar

2007-12-28T14:40:00.000+07:00

Senat Amerika Serikat (AS) meloloskan undang-undang the Block Burmese JADE (Junta’s Anti-Democratic Efforts) tahun 2007 (HR 3890) rabu, sebuah UU yang akan menjatuhkan sanksi ekonomi baru dan pembatasan perjalanan bagi pemimpin Myanmar. UU ini dimaksudkan untuk mendorong Pemerintah Militer untuk mengembalikan iklim demokrasi. Joe Biden, seorang senator yang mempelopori UU tersebut memuji lolosnya UU tersebut dengan menggambarkannya sebagai berikut:

UU tentang Promosi Demokrasi bagi Burma mengatur penjatuhan sanksi ekonomi baru dan pembatasan perjalanan bagi Junta dan para kroninya. Lebih lanjut, UU ini memperberat sanksi ekonomi yang dijatuhkan Kongres pada tahun 2003 yang melarang import batu mulia dan besi dari Burma. UU ini juga memandatkan pembentukan Perwakilan Khusus dan Koordinator Kebijakan untuk Burma. Perwakilan Khusus akan bekerja dengan Negara-negara tetangga Burma dan Negara-negara lain yang memiliki perhatian terhadap Burma, termasuk anggota Uni Eropa dan anggota ASEAN, untuk membangun pendekatan yang menyeleuruh terhadap masalah Myanmar, termasuk tekanan, dialog dan dukungan terhadap NGO yang bekerja untuk bantuan kemanusiaan bagi rakyat Burma.

Komite untuk Sidang Tahunan Ketiga PBB juga telah meloloskan draft resolusi bulan lalu yang mengecam aksi pembantaian terhadap para demonstran di Myanmar, dan meminta Pemerintah untuk membebaskan tahanan politik.

Jurist Legal News and Research: US Senate approves tougher sanctions against Myanmar - Mike Rosen-Molina

Junta Bersikukuh Pada 7 Tahap Road Map

2007-12-07T18:08:00.000+07:00

Harapan akan sebuah solusi atas krisis politik di Burma melalui sebuah dialog politik semakin suram minggu ini, terkait dengan sikap keras Junta dalam sebuah konferensi pers Senin (3/12) dan dukungan Jendral Senior Than Shwe terhadap 7 tahap road map menuju demokrasi yang disampaikan selasa (4/12). Than Shwe menyampaikan komentarnya dalam sebuah statement yang dibuat terkait dengan perayaan peringatan hari ulang tahun Burma ke 87.

Dia mengatakan bahwa Burma tetap berpegang kepada 7 langkah road map yang diadopsi untuk mentransformasikan negara tersebut ke arah “negara berkembang yang demokratis, disiplin, modern, dan damai”. Dia juga memperkenalkan slogan nasional “Untuk mewujudkan 7 langkah roda map negara”, demikian dilaporkan oleh New Light of Myanmar, selasa (4/12).

Salah seorang tangan kanan Than Shwe, Brigjend Kyaw Hsan, Kepala Komite Informasi, dalam sebuah konferensi pers senin (3/12) mengatakan bahwa Junta tidak akan melibatkan kelompok oposisi maupun tokoh mereka dalam proses penyusunan konstitusi baru, meskipun komunitas internasional, termasuk China, mendesak agar proses tersebut dilakukan secara inklusif guna mewujudkan rekonsiliasi nasional.

“Usulan untuk mengkaji ulang prinsip-prinsip yang telah diadopsi dengan membentuk badan yang diperlukan dan mengkoordinasikan prinsip-prinsip tersebut dengan aspirasi kelompok anti-pemerintah yang tidak terlibat dalam konvensi nasional, tidak lagi sesuai dengan situasi sekarang”, kata Kyaw Hsan.

Agenda utama konferensi pers tersebut adalah untuk mempersalahkan para penentang baik di dalam maupun di luar Burma, serta pemerintahan asing, terutama Amerika Serikat, atas demonstrasi bulan Agustus dan September. Kepala Kepolisian Nasional Burma, Brigjen Khin Yi, senin lalu (3/12) mengatakan bahwa demonstrasi bulan September dimaksudkan untuk menjatuhkan Pemerintah Junta melalui kerja sama FDB (Forum Demokrasi Burma), kelompok mahasiswa generasi 88 dan kelompok oposisi lainnya dengan menempatkan Bikhu sebagai pusat gerakan. Khin Yio juga menuduh partai oposisi utama (NLD) akan membentuk pemerintahan sementara.

Nyan Win, juru bicara NLD menolak tuduhan ini. “jika kita kaji tuduhan ini, kita akan melihat bahwa Brigjen Khin Yi mengatakan bahwa polisi mengetahui tentang rencana pembentukan sebuah pemerintahan sementara oleh NLD. Tetapi dia tidak memberikan informasi yang detail. Sehingga, hal ini merupakan sebuah pengkambinghitaman” kata Nyan Win. “Anggota-anggota NLD ikut dalam aksi demo tersebut, ettapi tidak ada demonstran termasuk Bikhu yang setuju dengan kekerasan”

Mengkritisi sikap Junta, Aye Thar Aung, seorang tokoh etnis Arakan yang berpengaruh, mengatakan kepada Irrawady bahwa Junta berulang kali menyatakan akan menggelar dialog, tetapi mereka juga mengatakan akan meneruskan road map tanpa melibatkan kelompok oposisi. “Jika kebijakan satu arah Junta tidak boleh dikaji ulang, mengapa kita harus berdialog ?” Tanya Aye. “Dialog berarti membahas dan menilai. Sehingga bila Junta terus melanjutkan kebijakan satu arahnya, maka klaim akan dialog hanyalah sebuah trik”.

Thakin Chan Tun, seorang politisi veteran dan mantan duta besar Burma untuk China, mengatakan bahwa ada pesan yang jelas dari Pemerintah terkait dengan rencana untuk melanjutkan implementasi road map. “Tidak ada lagi peluang dialog atau pengkajian ulang atas konstitusi, apapun yang diusulkan oleh komunitas internasional”, katanya. “Apa yang saya pelajari adalah bahwa Junta belum memiliki kemauan politik untuk dialog atau rekonsiliasi nasional. Pertemuan yang sedang berlangsung antara Suu Kyi dengan Menteri U Aung Kyi hanyalah sebuah pertunjukan”. Dia juga mengatakan bahwa upaya China untuk mendorong rekonsiliasi nasional tidak akan mampu merubah sikap Junta.

Sementara itu, Perusahan Minyak Nasional China telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Provinsi barat daya Yunnan untuk membangun sebuah kilang minyak, satu langkah menuju pembangunan pipa menuju ke negara tetangga mereka yaitu Burma.

Sumber: Irrawaddy: Junta takes hard-line stance on ‘Seven-step’ Road Map - Wai Moe, Tue 4 Dec 2007

Burma dalam Agenda Sekjend PBB selama Kunjungan ke Thailand dan Bali

2007-12-04T16:51:00.000+07:00

Burma dan langkah yang diinisiasi oleh utusan khusus PBB untuk Myanmar, Ibrahim Gambari, akan menjadi salah satu isu utama dalam agenda Sekjend PBB, Ban Ki-Moon ketika dia bertemu dengan parap pemimpin ASEAN di tengah acara konferensi perubahan iklim di Bali. Ban diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membahas masalah Burma dengan dengan para pemimpin regional dalam upaya membangund emokrasi, menegakkan HAM dan mempercepat pembebasan tahanan politik termasuk Aung San Suu Kyi.

“Dalam pertemuan bilateralnya dengan para kepala pemerintahan, Sekjend tidak hanya akan berbicara tentang perubahan iklim saja. Myanmar akan menjadi salah satu isu yang akan dibahas” kata seorang juru bicara.

Selama konferensi di Bali tanggal 12-14 Desember, Ban diharapkan dapat bertemu dengan secara bersama-sama dengan para kepala negara dan juga bertemu secara personal. DI samping berkunjung ke Indonesia, Ban juga akan berkunjung ke Thailan dan Timor Leste sebagai bagian dari kunjungannya ke wilayah ini.

Thailand akan menjadi negarab terakhir dalam kunjungannya ke Asia Tenggara. Dia dijadwalkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Surayud Chulanont dan audiensi dengan Raja Bhumibol Adulyadej. Pernyataan juru bicara Ban ini berbeda dengan pernyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri Thailand sebagaimana dikutip oleh the Nation Newspaper minggu lalu yang mengatakan bahwa isu Burma tidak akan didiskusikan selama kunjungan Ban ke Thailand.

Irrawaddy: Burma on UN Secretary-General’s agenda during Thailand, Bali visit - Lalit K Jha, Mon 3 Dec 2007

Kamboja Desak Myanmar Lanjutkan Pembicaraan Dengan Suu Kyi

2007-12-03T13:31:00.000+07:00

Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, Jum’at lalu mendesak pemimpin Junta untuk melanjutkan pembicaraan dengan pemimpin pro-demokrasi yang sedang dalam tahanan Aung San Suu Kyi, kata juru bicara pemerintah Khieu Kanharith. Hun Sen bertemu dengan Perdana Menteri Myanmar Thein Sein di Pnom Penh dan mengatakan kepadanya bahwa dialog dengan Suu Kyi harus dilanjutkan “untuk meningkatkan komunikasi di antara keduanya”.

“Perdana Menteri Hun Sen mendukung pertemuan antara Pemeirntah Myanmar dan Aung San Suu Kyi dan mendorong (Jenderal yang berkuasa) untuk melakukan lebih banyak pertemuan untuk meningkatkan komunikasi di antara kedua belah pihak” katanya kepada wartawan.

Aung San Suu Kyi melakukan pertemuan ketiga di Yangon pada tanggal 19 November dengan Menteri Tenaga Kerja Aung Kyi, yang ditugaskan oleh Junta untuk menangani komunikasi dengan pemenang nobel perdamaian tersebut. Aung Kyi ditetapkan sebagai perantara komunikasi ketika kritik internasional kepada rejim Junta semakin meningkat sebagai dampak dari penumpasan berdarah atas aksi demontrasi damai bulan September lalu. Setidaknya 15 orang tewas dan 3000 orang ditahan sebagai akibat dari aksi tersebut.

Aksi kekerasan pada bulan September tersebut mendorong Amerika dan Eropa untuk memperketat sanksi kepada Myanmar, yang telah berada dalam pembatasan akses ekonomi sebagai akibat dari pelanggaran HAM dan penahanan terhadap Aung San Suu Kyi yang dilakukan oleh Junta. Ikon pro-demokrasi tersebut telah ditahan selama 12 tahun dari 18 tahun masa tahanan.

Namun Kamboja menolak sanksi atas Myanmar, dengan menilai bahwa sanksi tersebut hanya akan menyakiti rakyat Myanmar. “Sanksi ekonomi tidak akan dapat menyakiti Junta, melainkan hanya menyakiti rakyat” kata Khieu Kanharith kepada wartawan setelah pertemuan antara Hun Sen dengan Thein Sein.

Kunjungan resmi 3 hari yang dilakukan Thein Sein, yang dimulai jum’at lalu, bersamaan dengan kunjungan Gambari ke Kamboja dalam rangka perjalanan regional untuk menilai posisi negara-negara tetangga Myanmar paska bentrokan. Namun, Khieu mengatakan bahwa Thein Sein dan Gambari tidak bertemu pada hari jum’at lalu.

Kamboja memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan Myanmar. Hun Sen terakhir kali berkunjung ke sana bulan Mei untuk melakukan pembicaraan mengenai perdagangan dan tourism.

Menetri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong mengatakan kamis lalu bahwa penjatuhan sanksi kepada Jendral yang berkuasa tidak akan membawa dampak kepada negara tersebut untuk mencapai demokrasi, katanya setelah melakukan pertemuan dengan Gambari. Sebaliknya, Hor Namhong mengatakan bahwa dunia internasional seharusnya memberikan bantuan yang lebih banyak lagi untuk mendorong perubahan di Myanmar.

Sumber: Agence France Presse: Cambodia urges Myanmar to continue Suu Kyi talks, Fri 30 Nov 2007

Peran Umat Islam dalam Gerakan Demokratisasi di Burma

2007-11-23T14:01:00.000+07:00

Meskipun aksi demontrasi pada bulan September yang lalu di Rangoon dipimpin oleh para Bikhu, namun umat Islam di Burma turut membantu dengan menyediakan air minum bagi para Bikhu, yang berarti menunjukkan dukungan mereka terhadap aksi damai tersebut. “Saya melihat beberapa orang muslim berlutut dan memberikan penghormatannya kepada para Bikhu Budha”, kata Pan Cha, seorang pebisnis Burma Sikh yang datang ke perbatasan Thailand-Burma awal Oktober setelah mengikuti aksi demonstrasi tersebut.

Dalam konteks gerakan pro-demokrasi di Burma, penting untuk mengingat peran kaum muslim Burma. Menurut warga dan para wartawan yang melihat aksi demonstrasi, banyak kaum muslim terlibat dan mengikuti demonstrasi dan mereka turut mendapatkan perlakuan buruk dari militer Burma. Dalam sebuah rekaman video yang ditayangkan di seluruh dunia, tentara terlihat memukul dan menendang seorang pemuda muslim yang membungkung di tanah. Mereka memukulinya dengan tongkat dan menendang secara brutal. Pan Cha yang membantu mengorganisir keamanan bagi demonstran, mengatakan bahwa seorang menteri Burma meminta kepada kelompok pro-Junta, the Union Solidarity and Development Association (USDA) untuk memukul setiap orang islam yang terlibat dalam aksi demo, karena umat Islam bukan merupakan anggota USDA.

Dia ingin mengatakan bahwa ketika kaum muslim melihat para Bikhu Budah berdemonstrasi pada tanggal 18 September, banyak umat Islam yang ingin membantu, namun khawatir akan menimbulkan dampak negative bagi seluruh umat Islam di Burma. Mereka khawatir hal ini akan menyebabkan Kala Burma Adigayone (Kerusuhan antara Muslim-Budha) dan akan menciptakan masalah bagi seluruh umat Islam di Burma (Kala adalah sebutan bagi kaum muslim dan India di Burma).

Melihat fenomena kegairahan kaum muslim di Rangoon, Pan Cha mulai member motivasi mereka agar tidak takut kepada Pemeirntah, dengan mengatakan bahwa mereka sedang memperjuangkan hak seluruh rakyat Burma. Pada aksi tanggal 19 September, banyak kaum muslim mengikuti aksi demo setelah meeka selesai sholat dan membantu para Bikhu dengan member air, handuk basah serta buah pinang. Sementara beberapa muslim yang kaya, mereka membantu demonstran dengan menyediakan telepon seluler untuk mempermudah komunikasi antar demonstran. Beberapa mereka yang memiliki mobil juga membantu memblokir truk militer yang mengangkut demonstran yang ditawan, dan mencoba membantu mereka melarikan diri ketika konvoi militer tersebut dihentikan. Mereka mempertaruhkan nyawa demi para demonstran.

Menurut kelompok generasi mahasiswa 88, setidaknya 7 orang muslim dikenai tuduhan penghasutan atas dukungan mereka kepada demonstran. Saat ini mereka ditahan di Pabedan. Pan Cha juga mengtakan bahwa sebelum ia meninggalkan Burma pada tanggal 4 Oktober, dia mengetahui ada 30-an orang muslim yang dirawat akibat pemukulan dalam aksi demo. Ada lebih dari 100 orang muslim yang ditahan, katanya.

Kaum muslim telah memiliki peran dalam gerakan demokrasi di Burma, bahkan sebelum Burma merdeka. Semua siswa yang belajar sejarah mengetahui cerita Abdul Razak. Lebih dikenal sebagai U Razak, dia adalah Kepala Sekolah Mandalay Central National High School dan menjadi menteri pendidikan dan perencanaan nasional sebelum pemerintahan merdeka. Dia juga pemimpin the Anti-Fascist Pepole’s Freedom League di Mandalay.

Dia meninggal pada umur 49 tahun, dalam sebuah insiden penembakan tanggal 19 Juli 1047, bersama pemimpin perjuangan kemerdekaan Burma, Jendral Aung San dan tujuh anggota cabinet dan rekan-rekan mereka. Hari tersebut saat ini diperingati sebagai “Martyrs’ Day”.

Sebagai kelompok minoritas, muslim di Burma acapkali mendapatkan perlakuan diskriminatif. Pemerintah Burma secara terus menerus mempromosikan ultra-nasionalisme dan menggunakan agama sebagai alat politik. Pemerintah Burma tidak akan memberikan status kewarganegaraan keapda umat Islam.

Pemimpin Junta, Jendral Than Shwe terkenal karena memandang rendah terhadap umat Islam dan komunitas China yang tinggal di Burma. Bagaimanapun, kebanyakan orang cina di Burma adalah pebisnis dan tidak terlibat secara langsung dalam demo September. Di Mandalay, ribuan rumah orang cina tutup selama aksi protes, dmana hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak mendukung aksi demo. Sementara di lain pihak, kelompok minoritas muslim beran aktif dalam aksi demo tersebut. “kita tidak bias mengatakan bahwa aksi demo tidak ada kaitannya dengan kaum muslim hanya karena aksi tersebut dipimpin oleh para Bikhu Budha”, kata Pan Cha menyimpulkan. “Kita hidup bersama di Burma dan tidak perlu saling mendiskriminasikan satu sama lain. Kita harus bekerja sama untuk mewujudkan demokrasi”.

sumber: Irrawaddy: The role of Muslims in Burma’s democracy movement - Shah Paung, Mon 12 Nov 2007

Junta Militer Menolak Pembicaraan dengan Diplomat PBB

2007-11-22T13:14:00.001+07:00

Junta Militer hari selasa lalu (06/11) menolak pembicaraan tripartit yang akan melibatkan pemimpin pro-demokrasi Aung San Suu Kyi, sembari mengatakan penolakan untuk tunduk kepada “kekuatan penggertak”. Sepertinya Gambari akan meninggalkan Burma pada hari Kamis tanpa dapat bertemu dengan orang terkuat Burma, Jendral Senior Than Shwe. Gambari seharusnya melakukan pertemuan dengan Suu Kyi, dan Perwakilan Regim untuk mencari formula reformasi politik dan rekonsiliasi nasional.

Menteri Informasi, Brigadir Jendral Kyaw Hsan sebagaimana dikutip media pemerintah New Light of Myanmar mengatakan bahwa Suu Kyi harus menanggapi permintaan Pemerintah agar menahan diri untuk menuntut sanksi internasional terhadap Myanmar secepatnya, sebagai bagian dari pra-syarat untuk pelaksanaan dialog. Kyaw San mengatakan; “Saya ingin Anda tahu bahwa Myanmar adalah sebuah Negara kecil, namun apabila sebuah kekuatan besar menggertaknya… kami tidak punya jalan lain kecuali menghadapinya dan melawan”.

Bahkan Kyaw Hsan mengatakan kepada Gambari Selasa lalu (06/11) bahwa kunjungannya ke Myanmar “tidak membuahkan hasil yang diharapkan”, dan malah diikuti oleh penjatuhan sanksi oleh Amerika Serikat, Australia dan Uni Eropa, termasuk kecaman dari Dewan Keamanan.

Sekjend PBB Ban Ki-moon menampakkan perhatiannya atas kebuntuan misi Gambari baru-baru ini. Dia menginstruksikan Gambari untuk melanjutkan upaya membangun dialog antara Suu Kyi dan Pemimpin Myanmar, mengupayakan pembebasan para Bikhu, mahasiswa dan demonstran lain dari tahanan, dan menekan Pemerintah agar “melakukan langkah-langkah yang diperlukan menuju demokrasi”.

Sumber: Associated Press: Myanmar’s military junta rejects proposed talks with UN diplomat, pro-democracy leader Suu Kyi, Wed 7 Nov 2007

Burma Abaikan Statemen PBB: Oposisi Menuntut Reformasi

2007-11-02T14:18:00.000+07:00

Burma Abaikan Statemen PBB: Oposisi Menuntut Reformasi

Rezim Militer Burma mengabaikan desakan PBB untuk berdialog dengan kalangan pro-demokrasi dan bersikeras untuk melanjutkan peta jalan reformasi yang telah ditetapkan Pemerintah. Sementara Partai oposisi terbesar NLD terus mendesak Pemerintah agar mematuhi deklarasi PBB tersebut.

Proses peta jalan diharapkan akan berpuncak pada penyelenggaraan pemilu pada waktu yang belum ditentukan. Namun sejauh ini baru tahap pertama dari 7 tahap dalam peta jalan yang telah diselesaikan yaitu penyusunan guideline untuk konstitusi baru, yang banyak mendapat kritik karena dianggap bahwa proses penyusunannya di bawah kendali militer.

Pemimpin pro-demokrasi yang sedang dalam tahanan rumah, Aung San Syu Kyi mendukung statemen Dewan Keamanan PBB ini. :Sejak Myanmar menjadi anggota PBB dan sebagaimana dinyatakan bahwa Pemerintah akan bekerja sama dengan PBB, maka kami menggarisbawahi perlunya mengimplementasikan deklarasi Dewan Keamanan itu”, katanya.

Sumber: Associated Press: Burmese junta dismisses UN statement: opposition demands reform, Sat 13 Oct 2007